Tak Laksanakan Pilgub,  Komisioner KPU Nduga Diberhentikan

0
462

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga dipastikan telah diberhentikan sementara karena tak berada di tempat tugas, guna menyelenggarakan pemilihan gubernur (Pilgub) hari ini (Rabu,red).

Untuk sementara tugas menyelenggarakan Pilgub di Kabupaten Nduga, diambil alih oleh KPU Provinsi Papua.

Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo kepada pers, Rabu (27/6) mengaku pelaksanaan Pilgub di Nduga kemungkinan besar diundur. Hal ini dikarenakan Komisioner KPU Papua yang mengambil alih tugas penyelenggara Pilkada setempat, belum tiba di Nduga.

“Pilgub di Nduga kemungkinan bisa mundur. Memang logistiknya sudah tiba di Nduga hanya saja tidak ada penyelenggara di sana,” terang dia.

Senada disampaikan Gubernur untuk Kabupaten Paniai. Pelaksanaan Pilgub sudah mulai berjalan pada siang hari, hanya untuk pemilihan bupati dan wakil bupati setempat, masih menunggu keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makasa  yang diajukan oleh KPU Paniai.

Sementara Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar turut menyesalkan tak konsistennya Komisioner KPU Nduga yang justru berada di Wamena saat pelaksanaan Pilgub tengah berlangsung

“Padahal Polri dan TNI sudah dalam keadaan siap hadapi mereka. Sehingga kita minta KPU Nduga lakukan aktivitas karena Pilgub kan tidak hanya di lokasi yang terjadi kontak senjata. Makaya kita mohonkan kepada KPU setempat untuk melaksanakan Pilkada, tapi sudah hari pelaksanaan tidak ada. Bahkan kemarin pun tidak hanya pihak penyaluran logistik saja yang ada. Makanya kita sangat kita sesalkan sikap KPU Nduga (yang tidak menggelar Pilgub),” terang dia.

Ditanya apakah para Komisioner KPU Nduga dapat dikenai unsur pidana, kata Kapolda hal itu bisa saja terjadi karena ada sikap yang tidak profesional.

“Intinya bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pilkada (DKPP), bisa juga kita minta ke Panwas. Tapi kita serahkan dulu pada KPU Provinsi untuk memutuskan langkah-langkah apa saja yang dilakukan. Apakah memberi sanksi administrasi atau pemberhentian. Sebab ini domain KPU, tapi sangat kita sesalkan karna mereka kan sudah menerima anggaran negara,” serunya. (Win / HPP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here