Gubernur dan Wagub Papua Terpilih Harus “Bentuk” Pengadilan HAM & KKR

0
907
Dua kandidat Gubernur Papua, Lukas Enembe – Klemen Tinal mendapatkan nomor 1 dan John Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae mendapatkan nomor 2 dalam pencabutan nomor urut di halaman KPU Papua, Rabu (21/2/2018). Bersepakat Laksanakan Kampanye Damai. (Rambat / Koran Harian Pagi Papua)
Yan Christian Warinussy, selaku Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, (istimewa)

Saat ini berdasarkan hasil hitungan cepat (quick count) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Papua kita sudah bisa melihat siapa calon dari kedua pasangan kontestan (Lukmen atau Josua) yang bakal menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Tertimur dari Republik Indonesia.

Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari saya memandang bahwa adalah sangat urgen dan mendesak bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua untuk segera mendorong dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisis Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
Hal ini merupakan amanat luhur dari ketentuan pasal 45 dan 46 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Sehingga setelah terpilih dan dilantik nantinya, Gubernur dan Wagub Terpilih Papua harus melaksanakan amanat hukum tersebut tanpa syarat.
Sekaligus sejalan dengan tujuan lahirnya kebijakan otonomi khusus bagi Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) sebagaimana termaktub di dalam konsideran huruf f UU No.21 Tahun 2001 tersebut yang berbunyi : “bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua.”
Sehingga pembentukan 2 (dua) kelembagaan tersebut (Pengadilan HAM dan KKR) sudah saatnya didesak dan didorong langsung oleh Gubernur dan Wakilnya berdasarkan semangat otonomi dan desentralisasi serta kepentingan penegakan hukum dan perlindungan HAM dari mayoritas rakyat Papua.
Ini disebabkan karena sudah banyak korban pelanggaran HAM yang diduga keras memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam amanat pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 UU RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
Dimana negara yang dipersonifikasikan melalui keterlibatan personil-personil militer dan polisi senantiasa diduga keras terlibat sebagai pelaku yang dapat dikategorikan sebagai “pelaku kejahatan kemanusiaan” sepanjang lebih dari 50 tahun di atas Tanah Papua.
Para terduga pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut juga tak pernah tersentuh hukum negara, sehingga menimbulkan dugaan telah terjadinya impunitas yang serius dalam konteks kejahatan kemanusiaan yang melibatkan oknum militer dan oknum  polisi Indonesia dalam konteks kehidupan sosial-pilitik dan kemasyarakatan di Tanah Papua sejak tahun 1963 hingga dewasa ini.
Peace,
Yan Christian Warinussy
Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua/Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Canada/Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Kini menjadi salah satu Advokat Hukum dan Staf Ahli Khusus Hukum pada Gubernur Papua Barat.-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here