Ketua Tim Penasehat Hukum Boy Markus Dawir, Yan Christian Arebo, SH, MH. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Kasus pencemaran nama baik Anggota DPRP, Boy Markus Dawir, SP, dan berkas perkaranya telah masuk tahap kedua dan telah diserahkan dari Kejaksaan Tinggi Jayapura kepada pengadilan untuk disidangkan pada Senin (25/6/2018) di Pengadilan Negeri, dengan tersangka DP.

Ketua Tim Penasehat Hukum Boy Markus Dawir, Yan Christian Arebo, SH, MH, mengatakan, bahwa proses tersebut tetap berlanjut hingga masuk persidangan di pengadilan, sebab sesuai dengan prosedur yang mana dari penyidikan dan oleh penuntut umum dillanjutkan untuk disidangkan.

Disampaikannya, pihaknya memproses hukum tersangka, sebab tersangka telah melakukan pencemaran nama baik dari kliennya yang notabenenya tidak menerima fee (uang) dari PT. Waskita Karya pada proyek pembangunan gedung DPRP, yang kenyataannya kliennya tidak menerima untuk seperti yang dituduhkan tersangka itu.

 

“Klien kami merasa sangat dirugikan atas pernyataan tersangka Deddy alias DP di salah satu media online dan akun media sosial,” ujar Yan Christian Arebo, SH, MH, kepada LintasPapua.com, di Kotaraja, Sabtu pagi, (23/6/2018)

Terhadap hal itu, kliennya mengambil langkah hukum untuk memproses hukum bagi tersangka, sekaligus memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat untuk tidak sembarangan dalam menyampaikan statment di media massa atau media online.

“Ini upaya memulihkan nama baik klien kami,” ujarnya

Dijelaskan, Sebagaimana diketahui kasus ini terkait dengan perkara IT nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang mana proses dan perkara sudah sampai pada tahap dua, yang nanti berujung di pengadilan tanggal 25 Juni 2018

“Berkaitan dengan itu Surat dari Kejaksaan Papua sudah di tujukan langsung kepada Direskrimhum Polda Papua yang berkaitan penyerahan berkas perkara atas nama tersangka Deddy alias DP, sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 dan 3, KUHAP, proses perkara sudah masuk dalam tahap dua dan siap disidangkan,” ungkapnya.

Disampaikan, snntinya dalam agenda sidang, nanntinya tersangka diminta untuk memberikan keterangan , sesuai apa yang disampaikan di media harus bisa dibuktikan, sebab kalau tidak tentunya ada sanksi hukum.

“Klien kami adalah Anggota DPR Papua dan Tokoh Gereja, sehingga sangat mengganggu sekali, apalagi sampai  banyak orang sering bertanya – tanya tentang kasus ini, sehingga upaya hukum in untuk membuktikan apa yang disampaikan DP dipengadilan nantinya, jadi hal ini untuk dibuktikan secara hukum,” jelasnya.

Perlu publik tahu, kataya, bahwa klien kami ingin membutktikan bahwa apa yag disampaikan Deddy, bukan untuk membela diri, tetapi mencari kebenaran sekaligus pembuktiakn, bahwa klien kami tidak memerima 12 persen fee dari perusahan yang disebutkan.

“Kenapa sampai perkara ini masuk ke pengadilan, karena sudah melalui prosedur hukum, Dimana penuntut umum menerima berkas perkara, dimana hasil penyidikan bisa dilakukan penuntutan, sehingga wajib membuat sudah dakwaan, yang mana penuntut umum mengajukan agar segera dilakukan persidangan terhadap perkara yang dimaksudkan, semua ini diatur pada KUHAP sesuai prosedurnya,” paparnya.

Ditambahkan, bahwa status Deddy adalah sebagai tersangka, berdasarkan bukti – bukti, karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana,  pada saat di pengadilan, bisa jadi terdakwa,yang diperiksa

“Status tersangka akan berubah menjadi terdakwa, apabila nantinya telah dituntut dimuka pengadilan, semua telah diatur dalam peraturan hukum, sehingga Senin (25/6/2018), siap disidangkan,” tandasnya.

Ditegaskannya, tersangka dikenakan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 UU 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektornik dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara tentang kasus pencemaran nama baik.  (*)