Pemprov Papua Buka Rekruitmen  CPNS 2018, Kam Cek Info Baru  Daftar  Sudah  !!!

0
1952
Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri (kanan) didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Noak Kapisa (kiri). (Erwin / HPP)
ASN di lingkugan Pemprov Papua saat apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura. (Erwin / HPP)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)   –   Dalam tahun ini Pemerintah Provinsi Papua direncanakan menggelar perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2014 (yang tertunda) dan 2018.

Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua,  Elysa Auri berharap,  kuota yang diberikan pemerintah pusat, sesuai dengan kebutuhan bidang tugas yang ada di masing-masing daerah, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Sebab Papua ini memerlukan aparatur sesuai bidang tugas yang dibutuhkan dinas-dinas. Memang perlu diakui sampai kapan pun hal ini sulit diwujudkan karena (formasi kuota) yang turun terdapat pada bidang umum. Untuk itu, saya harapkan perekrutan tahun ini sesuai kebutuhan,” ucap dia dalam satu kesempatan, baru-baru ini.

Oleh karenanya, Elysa menilai positif kegiatan pola kontribusi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dilakukan instansi terkait, untuk peningkatan kompetensi pegawai negeri. Dia berharap kegiatan itu dapat terus ditingkatkan sesuai fungsi dan bidang tugas di dinas-dinas agar pelayanan terbaik kepada masyarakat bisa diwujudkan.

Sebelumnya, Direktur UP2KP Agustinus Raprap yakin, meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) agar memperbanyak kuota penerimaan aparatur sipil negara (ASN) di bidang kesehatan. Permintaan itu, berkenaan dengan rencana perekrutan CPNS Formasi 2018, Juni mendatang.

Tim UP2KP berpose bersama usai konsultasi di Kemenpan RB Jakarta. (HUMAS UP2KP)

Dimana dari pemetaan yang dilakukan olehnya, Provinsi Papua masih membutuhkan 2.315 tenaga kesehatan untuk ditempatkan pada29 kabupaten dan kota. Tenaga kesehatan itu, mulai dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, apoteker, farmasi, kesehatan masyarakatan serta gizi.

“Sebab kondisi sekarang, kita hanya memiliki 5.005 SDM kesehatan saja. Karena itu, kita minta kepada Kemenpan RB agar pada formasi CPNS 2018 ini, memenuhi kekurangan itu. Sebab sangat disayangkan, nantinya ada banyak fasilitas kesehatan masyarakat namun tak ada tenaga kesehatan yang memadai,” ucap dia.

Senada disampaikan, Direktur Harian UP2KP,  Esau Rumbiak. Menurutnya, sebagai lembaga pengawal sektor kesehatan di Provinsi Papua, Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua memandang perlu adanya suatu kebijakan terobosan khusus bagi SDM kesehatan di Provinsi Papua dalam formasi rekrutmen CPNS 2018 oleh Kemenpan RB.

Sebab, mulai 2015 lalu, rekrutmen CPNS sudah tidak ada lagi, pasca terbitnya moratorium yang dikeluarkan Presiden Jokowi. (Win / Koran Harian Pagi Papua)