Larangan Mantan Narapidana Korupsi Maju Caleg

0
126
Di hadapan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan para kader PDIP dari seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo menyerukan untuk bersama-sama terus melanjutkan perjuangan dan pengabdian bagi bangsa Indonesia. (Biro Pers Setpres)
Di hadapan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan para kader PDIP dari seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo menyerukan untuk bersama-sama terus melanjutkan perjuangan dan pengabdian bagi bangsa Indonesia. (Biro Pers Setpres)

JAKARTA (LINTAS  PAPUA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan apabila larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon anggota legislatif yang akan diatur melalui Peraturan KPU (PKPU) melanggar hukum, sebaiknya pemerintah mengambil langkah misalnya dengan peraturan pemerintah pengganti undang- undang (PERPPU).

 

Komisioner KPU Hasyim Asyari usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa, menuturkan apabila KPU dianggap melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, semestinya pembentuk undang-undang segera berinisiatif mengubah undang-undang tersebut.

 

“Bisa menggunakan perubahan UU Pemilu, atau kalau mau cepat menggunakan jalur lain, yakni PERPPU dari inisiatif presiden,” ucap Hasyim Asyari.

Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. (ISTIMEWA)

 

Menurut dia, masyarakat mendukung rencana tersebut, dibuktikan dari banyaknya tandatangan petisi mendukung KPU melarang mantan koruptor untuk mencalonkan diri lagi.

 

Selain itu, tutur Hasyim, sekarang saatnya partai politik diberikan kesempatan untuk tidak mencalonkan mantan koruptor, setidaknya melalui level PKPU.

 

PKPU tentang larangan tersebut, dikatakannya juga akan membuat persaingan lebih baik karena politisi leluasa dan tidak takut berkompetisi dengan orang yang punya uang dari kejahatan korupsi.

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, saat memasuki ruangahn pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat Tahun 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sabtu 10 Maret 2018, (Foto Kris / Biro Pers Sekretariat Presiden )

 

“Kalau setuju dengan apa yang diinisiasi KPU, tetapi dianggap inisiasi KPU bertentangan dengan undang-undang, maka pihak yang punya otoritas segeralah merevisi undang-undang itu,” ucap Hasyim.

 

Peraturan sah sejak ditandatangani pihak yang mempunyai otoritas untuk membentuknya, sementara otoritas dan wewenang membentuk PKPU adalah KPU dengan simbolik tanda tangan ketua KPU untuk mengesahkan.

Ketika memberikan sambutan pada Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat Tahun 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sabtu 10 Maret 2018, Presiden Joko Widodo mengingatkan dua hal yang perlu diperhatikan dalam berpolitik. (Foto Kris / Biro Pers Sekretariat Presiden )

 

Ada pun KemkumHAM bertugas mengundangkan dan menempatkan peraturan perundang-undangan di dalam lembaran negara berita negara sebagai penanda sejak itu berlaku dan berkekuatan hukum.

Ilustrasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Pesta Demokrasi Melalui Kampanye ( Eveerth /LintasPapua.com)

 

Hasyim mengatakan apabila KemkumHAM tidak mau mengundangkan PKPU, akan ada kekosongan hukum sehingga tidak akan ada proses pencalonan dan akan ada tahapan yang kemudian terganggu dan tertunda, yakni tahap pencalonan.  (ANT / KORAN HARIAN PAGI PAPUA)