Kejaksaan Biak Selamatkan Uang Korupsi Rp. 1,5 Miliar

0
287
Ilustrasi Dana Otonomi Khusus. (www.konfrontasi.com)
Ilustrasi Dana Otonomi Khusus. (www.konfrontasi.com)

BIAK  (LINTAS PAPUA) –   Kejaksaan Negeri Kabupaten Biak Numfor, Papua hingga Juni 2018 telah berhasil menyelamatkan uang negara dari penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori mencapai sebesar Rp1,5 miliar.

“Seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Biak sudah menyetor uang penindakan kasus korupsi Rp1,5 miliar di kas negara,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Biak Sigid Januari Pribadi didampingi Kasi Pidana Khusus Cahyana Bagus Sudiarta di Biak, Selasa pekan lalu.

Ia menyebut rincian penyelamatan uang negara dari penanganan kasus korupsi Kejaksaan Negeri Biak berasal dari eksekusi uang pengganti terpidana kasus korupsi pembangunan dermaga pelabuhan perikanan Fandoi Biak Kota tahun 2015 HTH sebesar Rp933 juta serta konsultan Amr sebesar Rp150 juta.

Sedangkan kasus korupsi lain yang juga menyelamatkan uang negara sebesar Rp300 juta dari uang titipan kasus korupsi dana BOS SMA Negeri 1 Biak, dana korupsi beras sejahtera (rastra) distrik Biak Kota serta Dinas Kesehatan.

“Penyidik Kejaksaan Negeri Biak juga telah menyelamatkan uang negara kasus korupsi dari penindakan kasus tindak pidana korupsi proyek pengadaan buku kurikulum 2013 dinas pendidikan Kabupaten Supiori tahun 2015,” tegas Kajari Sigid Januari Pribadi.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Biak Cahyana Bagus Sudiarta SH mengatakan adanya penyelamatan uang negara dilakukan tim penyidik pidana khusus Kejari Biak membuktikan adanya ketegasan aparat Kejaksaan Biak dalam menindak berbagai kasus korupsi di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori.

Jajaran Kejaksaan Negeri Biak, menurut Kasi Pidsus Cahyana Bagus, sampai Juni 2018 tengah menyelidiki berbagai dugaan kasus korupsi di Biak dan Supiori.

Cahyana Bagus berharap adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk memberikan informasi data kepada penyidik guna mengungkap secara hukum semua laporan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Biak dan Supiori.

“Penindakan kasus korupsi menjadi program nasional dalam penegakan hukum di sejumlah kabupaten/kota, ya kami butuh dukungan masyarakat Biak dan Supiori untuk mengungkap berbagai laporan kasus korupsi,” harap Kasi Pidsus Cahyana Bagus.

Hingga Selasa, Seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Biak masih melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi RSUD Biak, kasus pengelolaan keuangan pemkab Biak Numfor pada APBD 2015,2016 dan APBD 2017 serta penyidikan korupsi pengadaan buku kurikulum 2013 dinas pendidikan Supiori dengan dua tersangka PM dan AT. (ANT / KORAN HARIAN PAGI PAPUA)