Realisasi Pendapatan Negara di Papua Capai Rp 2,22 Triliun

0
117
Suasana Diseminasi Kajian Fiskal Regional Papua. (Tania)
Suasana Diseminasi Kajian Fiskal Regional Papua. (Tania)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA ) – Triwulan I 2018 realisasi pendapatan negara mencapai Rp. 2,2 triliun atau setara dengan 29,04 persen dari target sebesar Rp 7,65 triliun.

 

Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi Papua,  Syarwan mengatakan, realisasi ini lebih besar dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 22,8 persen.

 

“Pertumbuhan negara ini didorong meningkatnya penerimaan negara di sektor PNBP dan Pajak Perdagangan Internasional khususnya Bea keluar,” jelasnya kepada wartawan saat Desiminasi Bersama Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Papua periode Mei 2018 di Grand Abe Hotel Selasa (5/6/2018).

 

Penerimaan perpajakan terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak dalam negeri sampai dengan triwulan I 2018 baru tercapai Rp 1,05 triliun atau setara dengan 14,5 persen dari target Rp 7,25 triliun

 

“Penerimaan tersebut sebagian besar berasal dari PPh yang mencapai Rp757,28 miliar atau 72,0 persen dari total penerimaan pajak dalam negeri, dengan kontributor terbesar yaitu PPh terbesar pasal 21 sebesar Rp549,44 miliar dan PPh final sebesar Rp106,22 miliar,” katanya.

 

Penyumbang PPh terbesar ini berasal dari wajib pajak wilayah kantor Pelayanan Pajak Pratama Timika.

 

Di sisi lain, penerimaan pajak perdagangan internasional telah tercapai sebesar Rp. 41,55 miliar dan pengembalian kelebihan transfer dana desa tahun anggaran yang lalu sebesar Rp3,59 miliar.

 

Alokasi belanja negara di Provinsi Papua TA 2018 mencapai Rp59,15 triliun, turun sebesar 2,07 persen dari tahun sebelumnya, yang mencapai Rp60,40 triliun. Penurunan terbesar terdapat pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu mencapai 40,2 persen dari pagu tahun 2017 Rp5,27 triliun menjadi Rp3,15 triliun di tahun 2018.

 

Alokasi DBH sangat tergantung pada besaran pendapatan daerah, yang di hasilkan pada tahun sebelumnya.Alokasi belanja negera terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp14,47 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 44,68 triliun.

 

Rincian alokasi TKDD terdiri dari dana desa dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp22,45 triliun, DBH sebesar Rp3,15 Triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp4,89 triliun, Dak Non fisik sebesar Rp1,80 triliun, Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 8,02 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp84,75 Miliar dan dana desa sebesar Rp4,29 triliun. (Nia/nn / Koran Harian Pagi Papua).