Pemkot Jayapura Berikan BPJS Kesehatan Gratis Bagi 4.000 Warga

1
351
Penandarangan MoU antara Pemkot Jayapura dan BPJS Kesehatan Kota Jayapura di lapangan apel Kantor Wali Kota Jayapura. (Elsye Sanyi / HPP)
Penandarangan MoU antara Pemkot Jayapura dan BPJS Kesehatan Kota Jayapura di lapangan apel Kantor Wali Kota Jayapura. (Elsye Sanyi / HPP)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA) – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang kesehatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang ditandatangani oleh Wali Kota Jayapura DR. Benhur Tomi Mano, MM dan Kepala BPJS Mathias Krey, bertempat di Lapangan Apel Kantor Wali Kota Jayapura, usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Jumat lalu.

 

Wali Kota Jayapura DR. Benhur Tomi Mano, MM mengatakan penandatanganan MoU tersebut merupakan suatu wujud pelayanan dan perhatian pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu diwilayah Kota Jayapura.

 

“Maka saya memberikan BPJS Kesehatan secara gratis kepada 4.000 warga kurang mampu, baik itu kepada masyarakat asli Port Numbay, asli Papua, dan juga non Papua yang tersebar dilima distrik. Agar mereka dilayani secara gratis saat berobat. Yang mana iurannya akan dibayar oleh Pemkot Jayapura,” ucap Mani kepada awak media usai memimpin upacara Hari Lahir Pancasila.

 

Mano berharap agar 4.000 penerima bantuan itu harus sesuai data yang valid dan benar-benar adalah orang yang tidak mampu, agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

 

Disamping itu, pada kesempatan yang sama juga, Pemkot Jayapura melakukan penandatanganan kerjasama Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat antara Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih (Uncen), yang ditandatangani oleh Wali Kota Jayapura DR. Benhur Tomi Mano, MM bersama Dekan Fakultas Uncen dr. Trajanus L. Jembise, Sp.B dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura dr. Ni Nyoman Sri Antari.

 

“Kerjasama ini agar kedepan nantinya para lulusan kedokteran Uncen dapat kita gunakan mereka sebagai tenaga kerja untuk Rumah Sakit Pemkot Jayapura yang sedang dibangun di Distrik Muara Tami,” jelas Mano.

 

Menurutnya, lulusan dokter dari Papua sangat tepat, karena mereka sudah mengetahui alam dan karakter masyarakat di Kota Jayapura, sehingga pihaknya tidak perlu mencari tenaga dokter dari luar Papua.

 

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kota Jayapura Matias Krey mengatakan sebanyak 4.000 warga Kota Jayapura saat ini yang masuk ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat sudah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 bahwa diinduksikan untuk ditindaklanjuti oleh seluruh Kementerian, Gubernur dan juga Bupati serta Walikota se-Indonesia.

 

Menurut Krey, perjanjian kerjasama mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2018 mendatang. Dan pada prinsipnya hal itu akan dibiayai oleh Pemkot Jayapura sebesar Rp.23.000 perbulan. Ia berharap kedepannya jumlah penerima bantuan JKN dapat meningkat ditahun-tahun mendatang.

 

Ditambahkan Krey, bahwa pihaknya bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Jayapura dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura terkait data 4.000 yang adalah warga tidak mampu yang keseharian meteka bekerja sebagai buruh tani, nelayan, ibu rumah tangan dan supir. (Elsye Sanyi / KoraN Harian Pagi Papua)

 

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here