KPK Tra Pernah Kasih Keluar Dokumen Korupsi Para Cagub Papua

0
736
Suasana Debat Kandidat Cagub Papua di TV Swasta Nasional, kemarin malam. (ISTMEWA)

JAKARTA  (LINTAS PAPUA) – Sebuah dokumen berlogo KPK berisi 18 nama calon kepala daerah yang disebut terlibat korupsi beredar. KPK menegaskan dokumen itu bukan berasal dari KPK.

“Bukan dari KPK,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dimintai konfirmasi, Minggu (3/6/2018).

Dihubungi terpisah, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah juga menyatakan hal yang sama. Febri menegaskan KPK tidak pernah memproses seseorang sebagai calon kepala daerah, melainkan sebagai individu yang terlibat korupsi.

“KPK tidak pernah memproses seseorang sebagai calon kepala daerah, hal tersebut sudah kami tegaskan, karena UU mengatur kewenangan KPK memperoses penyelenggara negara,” ucap Febri, sebagaimana dikutik dari https://news.detik.com/berita/d-4050967/kpk-tidak-keluarkan-dokumen-calon-kepala-daerah-terlibat-korupsi

Febri menambahkan penetapan status tersangka akan diumumkan resmi melalui konferensi pers. Dia memastikan KPK tidak pernah mengeluarkan dokumen dalam bentuk pdf.

DOkumen yang terbaca dan beredar di Whatsap. (ISTIMEWA)

“Jika KPK telah masuk proses penyidikan dan ada tersangka, maka hal tersebut akan diumumkan secara resmi melalui konferensi pers, bukan dengan dokumen pdf seperti itu yang pasti tidak benar,” jelasnya.

Dokumen yang dimaksud beredar di media sosial WhatsApp dalam format file PDF. Dokumen itu terdiri dari dua halaman yang mencantumkan 18 nama calon kepala daerah Pilkada Serentak 2018.

Dokumen itu menuliskan ‘Berikut daftar nama calon kepala daerah Pilkada Serentak 2018 beredar di media sosial yang akan diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi {KPK} karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi’

Tulisan KPK di dokumen itu diketik menggunakan warna hitam dan merah mirip seperti logo KPK. Namun, tak ada kop resmi dalam dokumen tersebut.

 

Sebelumnya, pasca debat kandidat Cagub Papua di salah satu stasiun TV Swasta Nasional, langsung masyarakat Papua dihebohkan dengan informasi yang menggunakan KOP Surat KPK yang memuat data – data tersangka kasus korupsi, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan diberbagai kalangan, bhakan di share di beberapa grup whatsap menjadi perbincangan hangat.
(ams/imk/detik.com)

Adapun sekitar 18 Nama Pejabat yang diungkapkan dalam surat palsu tersebut,  sebagaimana dikutip dari  file:///C:/Users/hp-PC/Downloads/KPK%20Umumkan33.pdf

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Berikut daftar nama calon kepala daerah Pilkada Serentak 2018 yang akan diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi
{KPK} karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi :
1. Calon Gubernur Riau 2018-2023, Syamsuar {Mantan Bupati Siak 2 Priode} ini diduga terlibat kasus tindak pidana
korupsi dana Bansos dan dana Hibah tahun angggaran 2015-2016.
2. Calon Walikota Petahana Kediri 2018-2023 , Syamsul Ashar
Diduga melakukan tindak pidana korupsi pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun Anggaran 20110-
2013.
3. Calon Walikota Madiun 2018-2023 , Maidi {Mantan Sekda Kota Madiun}
Diduda terlibat tindak pidana korupsi Walikota Madiaun Bambang Irianto yang sekarang jadi tahanan KPK.
4. Walikota Siantar {Sumatera Utara} Hefriansyah, yang diduga terlibat kasus suap proyek pembangunan jembatan
Sentang.bersama tersangka Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain
5. Calon Bupati Padadang Lawas Utara {Paluta} Sumut, Andar Amin Harahap {Mantan Walikota Sidompuan}
Sumatera ini diduga terlibat tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan {Alkes} Kabupaten Padang Lawas
Utara tahun anggaran tahun anggaran 2015-2016.
6. Calon Bupati Bangkalan 2018-2023, Farid Alfauzi {Mantan Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Bangkalan}
Diduga terlibat tindak pidana korupsi Dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa
Timur tahun 2008-2009.
7. Calon Walikota Cirebon 2018-2023, Nasrudin Aziz {Petahana}
Diduga terlibat tindak pidana penjualan asset daerah berupa tanah di Jalan Cipto Kota Cirebon.
Kasus ini dilaporkan oleh Ahmad Subur Karsa {warga Kota Cirebon} ke KPK tahun 2017.
8. Calon Walikota Bekasi 2018-2023, Rahmad Efendi {Petahana}
Diduga terlibat korupsi dana APBD Kota Bekasi Tahun 20109-2010.
9. Calon Gubernur Papua 2018-2023, Lukas Enembe {Petahana}
Diduga korupsi proyek pembangunan Jalan Kemiri-Depapre Jayapura yang dibaiayai dari Dana APBD Provinsi
Papua tahun 2015.
10. Calon Gubernur Papua 2018-2023, John Wenpi Watipo {Mantan Bupati Jayawiya} i
Diduga terlibat tindak pidana korupsi pengadaan beras rakyat miskin {Raskin} dan pembelian pesawat boing 737-
300 , dan sewa pesawat Antonov 12 sewaktu menjabat Bupati Jayawijaya.
11. Calon Bupati Puncak Papua, Williem Wandik {Bupati Petahana}
Diduga terlinat korupsi dana Bansos sebesar Rp 15 M tahun 2015.
12. Calon Gubernur Maluku 2018-2023, Said Assagaf {Gubernur Petahana}
Diduga terlibat tindak pidana korupsi Pengadaan Asset Bank Maluku senilai Rp 54 M tahun 2015.
13. Calon Walikota Tual 2028-2023, Adam Rahayaan {Walikota Petahana} akan diperiksa sebagai saksi oleh KPK dalam
kasus Penyelewengan Dana Asuransi Kesehatan {Askes} anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 1999-
2004 sebesar Rp 5,7 M.
14. Calon Bupati Donggala Sulteng 2018-2023, Kasman Lassa {Bupati Petahana}
Diduga terlibat tindak pidana korupsi Dana Koni Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 1,4 M.
15. Calon Gubernur Kalimantan Barat 2018-2023, Milton Crosby {Mantan Bupati Sintang dua priode}
Diduga terlibat tindak pidana korupsi Pengadaan Obligasi Bibit Karet tahun 2017 sewaktu menjabat Bupati Sintang.
16. Calon Gubernur Lampung 2018-2023, M Ridho Ficardo
Diduga terlibat tindak pidana korupsi Dana Koni Provinsi Lampung tahun anggaran 2016 senilai Rp 55 M.
17. Calon Bupati Sanggau Kalbar 2018-20123, Paulus Hadi {Wakil Bupati Incumbent} akan diperiksa sebagai saksi oleh
KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Penguatan Infrastrustruktur dan Prasarana daerah {DPIPD}
Kabupaten Sanggu tahun 2010.
18. Calon Bupati Bangka 2018-2023, Tarmizi {Bupati Petahana} akan diperiksa sebagai saksi oleh KPK dalam kasus
tindak pidana korupsi miliran proyek pengerukan Alur Muara Sungai Jelitik yang dibiayai oleh dana APBD
Kabupaten Bangka.

 

(Surat ini beredar luas di masyarakat dan ternyata palsu tanpa tanda tangan dari KPK)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here