Wali Kota Minta SKPD Tidak  Buat Kegiatan Fiktif

0
386
Penyerahan SK Kenaikan Pangkat ASN Pemkot Jayapura secara Simbolis, di Lapangan Apel Kantor Wali Kota Jayapura. (Elsye / HPP)
Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM., saat membawakan sambutannya. (Fransisca/LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Wali Kota Jayapura, DR. Drs. Benhur Tomi Mano, MM.,   berpesan khusus kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk tidak buat kegiatan fiktif.

 

 

“Perlu untuk membuat laporan bagi pejabat yang belum membuat laporan, sesuai dengan SK Walikota, bagi pejabat yang baru di lantik. Bagi yang mempunyai keadaan oprasional harus dilaporkan, termasuk juga bagi pejabat yang baru di lantik,” ujar Wali Kota Jayapura, DR. Drs. Benhur Tomi Mano, MM.,   belum lama ini.

Dirinya berpesan. Agar tidak melakukan kegiatan fiktif, pilih lah pihak ke tiga yang berkualitas sesuai aturan. “Bantuan tidak termasuk DPA harus dilaporkan. kegiatan berkenaan dengan otonomi khusus tidak di revisi,” tutupnya.

Penyerahan SK Kenaikan Pangkat ASN Pemkot Jayapura secara Simbolis, di Lapangan Apel Kantor Wali Kota Jayapura. (Elsye / HPP)

Sebelumnya hal yang sama disampaikan  Wali Kota Jayapura saat  membuka kegiatan Monitoring Meja program dan kegiatan belanja langsung pembangunan Triwulan Satu Tahun Anggaran 2018, Pemerintah kota Jayapura, yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura,   di Abepura, Kamis (26/4/2018) beberapa waktu lau, yang dihadiri sekitar 200 orang OPD dan perwakilan seluruh dinas terkait dari pemerintah kota.

KOTA JAYAPURA . (Eveerth Joumilena /Koran Harian Pagi Papua)

 

Terkait dengan hal tersebut,  sebelumnya, Pemkot Tetapkan APBD Kota, 56% untuk Belanja Publik

Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura (DPRD) Nomor 07/DPRD-Kota/PRP/2017 tentang persetujuan DPRD Kota Jayapura terhadap peraturan daerah tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran (TA) 2018 sebesar Rp1.320.924.829.280, Pemerintah Kota Jayapura komitmen 56 persen lainya untuk belanja publik.

“Dari Dana Rp1.320.924.829.280 ini 56 persennya akan kami bagi habis dalam program dan kegiatan di masing-masing OPD,” kata Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano MM kepada wartawan usai kegiatan Monitoring Meja Program dan Kegiatan IV di Aula Sian Sioor, beberapa waktu lalu.

Ia minta, 56 persen dana tersebut harus diprogramkan di program-program yang perioritas baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur harus terstruktur dengan baik.

Dalam membuat program kerja, kata BTM tidak ada salahnya mempekerjakan keluarga atau orang-orang terdekat, hanya saja katanya untuk menjadikan program perioritas butuh orang-orang yang bertanggung jawab dalam dunia kerja, agar hasil kerja bisa lebih maksimal.

Dengan pendapatan tersebut ia meminta kepada pihak OPD yang terkait harus bisa melihat dan menilai program kerja mana yang perioritasdan pekerjaan mana yang  harus tuntaskan.

“Jadi APBD bukan kita bagi-bagi uang, tetapi harus dilihat program perioritas mana yang harus dijalankan, seperti Jembatan-Hamadi Holtekamp kami sudah anggarakan tahun sebelumnya 14 Miliar, tahun ini kami programkan 35 Miliar  jalan pendekat Hamadi dan pembebasan lahan kearah Skow Ini kami sudah alokasikan dalam ABPD TA 2018,” jelasnya. (Fransisca)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here