Fraksi Hanura Sebut Kasus Kadis PU Papua  Dipolitisir

0
572
Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan P Mandenas, SSos, M.Si. (Rambat / HPP)
Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan P Mandenas, SSos, M.Si. (Rambat / HPP)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Terkait penetapan Kepala Dinas PU Provinsi Papua, Djuli Mambaya sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Terminal Tipe B di Nabire saat yang bersangkutan menjabat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua ditanggapi Ketua Fraksi Partai Hanura DPR Papua, Yan P Mandenas, SSos, MSi.

 

Ia menilai penetapan Djuli Mambaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Terminal B Nabire itu, cenderung dipolitisir.

 

“Kalau saya amati secara real masalah ini cenderung di politisir,“ tegas Yan Mandenas di Hotel Aston Jayapura, akhir pekan kemarin.

 

Padahal, kata Yan Mandenas, jika mau jujur, banyak kasus besar yang bisa diungkap oleh kepolisian. Namun, kasus yang dugaan korupsi pembangunan Terminal Tipe B Nabire itu, hanya kasus kecil saja.

 

Selain itu, Yan Mandenas menduga jika mencuatnya kasus dugaan korupsi Terminal Tibe B Nabire itu, lantaran adanya persaingan bisnis internal antar sesama kontraktor yang saling gesek.

 

“Kita taulah kontraktor mana yang dapat pekerjaan, mana yang tidak senang atau suka, akhirnya saling gesek dan dorong sehingga dimunculkan masalah. Jadi, bisa saja kasus itu cenderung dilatarbelakangi persaingan bisnis,” tandasnya.

 

Menurutnya, BPK dan BPKP seharusnya berkoordinasi lebih awal untuk melakukan audit fisik maupun keuangan. Itupun jika sudah mencul dalam rekomendasi BPK dalam hal pembiayaan fisik itu, berarti itu sudah clear.

 

Namun jika masih muncul adanya perbedaan antara audit BPK dan BPKP, artinya patut dipertanyakan. Perlu diingat kata Mandenas, BPKP tugasnya mengaudit fisik pekerjaan dan yang berhak menghitung kerugian negara adalah BPK.

 

“Saya pikir kasus ini ada unsur politisasi saja, karena mungkin persaingan dan lainnya,” kata Yan Mandenas yang mengakui ia tidak terlalu dekat dengan Kadis PU Djuli Mambaya.

 

“Ya realistis saja, jika memang benar harus ditersangkakan, tapi kalau tidak mungkin bisa ditinjau kembali statusnya,” katanya.

 

Mandenas sendiri, mengatakan juga sempat berkomunikasi dengan rekan di Komisi IV DPR Papua. Ia mengaku, memang ada keraguan terhadap hasil uji laboratorium dari Dinas PU, lantaran hasil uji Lab PU lebih terindikasi pada pengrusakan bangunan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan saat itu.

 

Ia berharap, Komisi IV terutama Steve Kaisepo dari Fraksi Hanura untuk melakukan monitoring langsung dilokasi proyek agar mereka lebih tahu.

 

“Tapi itu, setelah saya ikuti dan dalami ini lebih cenderung pada persaingan antara sesama kontraktor,” katanya.

 

Soal adanya unsur kepentingan dalam kasus itu, Mandenas berharap Kepolisian harus independen.

 

Soal status tersangkanya, itu otoritasnya ada di tangan Gubernur, meski yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun harus dikembalikan lagi rekomendasi BPK seperti apa.

 

“Jadi kerugian negara dalam hal ini, jika yang bersangkutan koperatif menyetorkan kembali ke kas negara,  berarti bisa saja kasusnya SP3, dengan melalui prosedur administrasi  seperti inspektorat sehingga jika kerugian negara bisa dikembalikan, setidaknya itu bisa menjadi pertimbangan, apalagi angka kerugian negaranya masih terbilang kecil,” kata Mandenas.

 

Yan Mandenas pun membandingkan besaran anggaran kasus tersebut dengan dugaan kegiatan besar pemerintah Papua yang bermasalah,  namun tidak pernah tersentuh hukum.

 

“Jangankan kasus terminal, beasiswa yang puluhan miliar saja tidak dikejar. Nah,  itu yang kecil ini saya pikir tidak terlalu, itu politisasi saja,” tandasnya.

 

Mandenas menyarankan agar kepala dinas PU Djuli Mambaya untuk tidak sombong dalam menghadapi kasus itu.

 

“Ya, biar yang bersangkutan menikmati saja to, karena mungkin yang bersangkutan terlalu kepala batu dengan lawan politik yang kemudian mereka balas sikat dia lagi,” imbuh Mandenas sambil bergurau.

 

Anggota Komisi IV, Boy Markus Dawir justru mempertanyakan adanya nilai perbedaan audit dari BPK dan BPKP. Ia berpendapat seharusnya tidak boleh ada tumpang tindih dari pemeriksa keuangan negara, baik BPK maupun BPKP.

 

“Keduanya, harus sinkron, jika memang sudah diperiksa BPK, lantas kenapa BPKP harus periksa lagi. Ini yang perlu dipertanyakan. BPKP ini kurang kerjaan kah sampai dilakukan audit untuk pekerjaan yang sudah diaudit?,” katanya.

 

Ia menyarankan agar banyaknya pekerjaan di Papua itu, mestinya dibagi dua pemeriksaannya antara BPK dan BPKP sehingga tidak tumpang tindih dan membuat susah penyelenggara pemerintahan.

 

“Teman-teman di kepolisian juga jangan dikerjain, karena contohnya kasus terminal Tipe B Nabire ini, kegiatannya sudah jalan tapi masih diseret sana-sini, bahkan sudah ada kesepakatan antar lembaga, dimana persoalan administrasi diselesaikan secara administrasi,“ pungkasnya.(bat / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here