Wali Kota BTM : Pemkot  Siap Perhatikan Hak Adat Penyelesaian Jembatan Hamadi – Holtekamp

0
1042
Kementerian PUPR mendanai pembangunan jembatan utama, Pemerintah Provinsi Papua mendanai pembangunan jembatan penghubung Arah Holtekamp, dan Pemerintah Kota Jayapura mendanai pembangunan jalan pendekat dan pembebasan lahan. (Foto Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)
Wali Kota Jayapura, DR. Drs. Benhur Tomi Mano, MM. (Fransisca /LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM, mengatakan, sangat memohon bekerjasama, antara masyarakat dan pelaksana proyek Jembatan. supaya pembangunan jembatan mulus, demikian pemerintah akan tetap memperhatikan hak adat.

 

“Kesimpulan rapat PUPR, Balai Jalan, PLN, PDAM, bersama masyarakat adat di ketuai Bapak Welem Itaar untuk tinjau lapangan, pemerintah akan tetap memperhatikan hak adat, seperti lokasi yang terjadi abrasi, pahami adat kampung Enggros dan hal lain yang di butuhkan pada saat peninjauan lingkungan,” ujar Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM, dalam rapat bersama Kementrian Pekerjaan umum (PU) dan perumahan rakyat (PR), Direktorat jendral bina marga Balai besar pelaksanaan jalan nasional XVIII, saat rapat koordinasi pembangunan Jembatan Hamadi – Holtekamp bersama Walikota, Wakil Walikota Jayapura, bersama pihak dari PLN, PDAM, BPN Kota Jayapura, Polres Jayapura, Dandim 1701/ Jayapura, Pemerintah kampung dan Pihak terkait, bertempat di ruang rapat Walikota Jayapura, Rabu (30/5/2018).

Wali Kota dan Wakill Wali Kota bersama Dandim dan Kapolres Kota Jayapura, saat memimpin jalannya rapat koordinasi. (Fransisca /LintasPapua.com)

 

Menanggapi hal ini, Kepala Badan pertanahan kota Jayapura,  Roy E.F Wayoi, siap membantu proses pembebasan tanah Proyek Jembatan ini.

 

“Pembangunan di percepat karena mendukung event pelaksanaannya  PON XX  2020. BPN siapkan pembayaran hak atas tanah sesuai aturan, pemerintah siap menyelesaikan hak atas tanah adat yang di lewati jembatan.”Jelasnya.

Kepala Pemerintahan Kampung Enggros, Orgenes Maraudje. (Fransisca /LintasPapua.com)

 

Menanggapi hal ini, Kepala Pemerintahan Kampung Enggros, Orgenes Maraudje mengatakan, siap kawal semua wilayah ulayat, dusun di sekitar Engros.

 

“Kami Sudah mempersiapkan dengan masyarakat kampung, saya kawal semua wilayah ulayat, dusun, kita membuat buku tanah untuk menentukan hak supaya jelas pembayaran tanah sesuai haknya. Kami jaga tanah ini sesuai hukum adat. Jembatan ini kami akan terus dibangun sampai dengan selesai.”ungkapnya.

Dandim 1701/ Jayapura, Letkol Inf. Nova Ismailiyanto bersama Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM., saat suasana pertemuan. (Fransisca / LintasPapua.com)

 

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja BPJ XVIII Jayapura, pelaksanaan jalan nasional wilayah I Provinsi Papua (Jayapura),Sahut P. Munthe, menuturkan sangat memohon bantuan masyarakat adat dalam pembangunan jembatan selama 6 bulan ini.

 

“Di harapkan masyarakat adat mendukung penuh pembangunan jembatan karena membutuhkan enam bulan. Pembangunan jembatan Hamadi  Holtekam di selesaikan bulan desember.” tuturnya setelah menjelaskan skema pembangunan jembatan secara Arsitektur.

Kapolres Jayapura Kota, AKBP Gustav R. Urbinas, S.H, S.IK, (Fransisca/LintasPapua.com)

 

Sedangkan , Kapolres Jayapura Kota, AKBP Gustav R. Urbinas, SH, S.IK., berpesan agar bijak dalam mengambil keputusan, tidak merugikan orang lain.

 

“Seyogyanya semua harus direncanakan ada hal khusus yang harus di bijaki.Palang, panjar itu harus hati-hati nanti bisa rame-rame diperiksa. Jangan meminta pembenaran untuk penentu kebijakan. kerja untuk selamat, jangan sampai ada rekayasa.kita harus membantu pemerintah melakukan pembangunan,”pesannya.

 

Hal senada disampaikan, Dandim 1701/ Jayapura, Letkol Inf. Nova Ismailiyanto, mengatakan pentingnya sinergitas dan suport.

Kementerian PUPR mendanai pembangunan jembatan utama, Pemerintah Provinsi Papua mendanai pembangunan jembatan penghubung Arah Holtekamp, dan Pemerintah Kota Jayapura mendanai pembangunan jalan pendekat dan pembebasan lahan. (Foto Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

 

 

“Berhubungan dengan KAMTIBMAS kita akan menjadi perhatian harus bisa di koordinasi wilayah, kami suport program pemerintah kota, harus sinergi di rancang untuk kebaikan pemerintah kota,”tegasnya

 

Sementara itu,  Wakil Wali Kota,  Ir. H. Rustan Saru, MM., mengharapkan seluruh pihak terkait meninjau Jembatan bersama,perhitungkan tuntas.

 

“Saat ke lapangan semua harus datang bersama, lengkap sekaligus ajaklah pihak Telkomsel juga.Ring road ada pelebaran rest area harus di hitung tuntas, ini hal yang bagus semua pihak bisa di temui , pemerintah kita juga Sudah mensuprot pembangunan,” tandasnya.

Bukti Perhatian Pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Masyarakat Papua

 

 

Pembangun Jembatan Holtekamp merupakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membangun dari pinggiran.

Jembatan ini akan menghubungkan Hamadi, Distrik di Jayapura Selatan dengan Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Hal ini berpengaruh pada waktu tempuh pengguna jalan dari Kota Jayapura ke Muara Tami yang akan menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang sebelumnya membutuhkan waktu 2,5 jam kini menjadi 60 menit.

Biaya pembangunan mencapai Rp 1,7 triliun dengan konsorsium kontraktor PT Pembangunan Perumahan, PT Hutama Karya dan PT Nindya Karya. (Biro Pers Setpres)

Ditargetkan pekerjaan Bentang Tengah jembatan akan selesai pada Juni 2018.

 

Perakitan Bentang Tengah Jembatan Holtekamp tidak dilakukan dilokasi pembangunan jembatan, namun oleh PT PAL Indonesia di Surabaya. Hal ini bertujuan meningkatkan aspek keselamatan kerja, meningkatkan kualitas pengelasan, dan mempercepat waktu penyelesaian hingga 3 bulan.

Kementerian PUPR mendanai pembangunan jembatan utama, Pemerintah Provinsi Papua mendanai pembangunan jembatan penghubung Arah Holtekamp, dan Pemerintah Kota Jayapura mendanai pembangunan jalan pendekat dan pembebasan lahan. (Biro Pers Setpres)

Panjang bentang tengah adalah 400 meter ditambah jembatan pendekat 332 meter yang terdiri 33 meter pendekat dari arah Hamadi dan 299 meter dari arah Holtekamp sehingga total panjang jembatan keseluruhan 732 meter. Lebar jembatan adalah 21 meter yang terdiri 4 lajur 2 arah dilengkapi median jalan.

 

Pembangunan Jembatan Holtekamp dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Direktorat Jenderal Bina Marga, bersama Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kota Jayapura.

Panjang bentang tengah adalah 400 meter ditambah jembatan pendekat 332 meter yang terdiri 33 meter pendekat dari arah Hamadi dan 299 meter dari arah Holtekamp sehingga total panjang jembatan keseluruhan 732 meter. Lebar jembatan adalah 21 meter yang terdiri 4 lajur 2 arah dilengkapi median jalan. (Biro Pers Setpres)

Kementerian PUPR mendanai pembangunan jembatan utama, Pemerintah Provinsi Papua mendanai pembangunan jembatan penghubung Arah Holtekamp, dan Pemerintah Kota Jayapura mendanai pembangunan jalan pendekat dan pembebasan lahan. Biaya pembangunan mencapai Rp 1,7 triliun dengan konsorsium kontraktor PT Pembangunan Perumahan, PT Hutama Karya dan PT Nindya Karya. (Fransisca  / LintasPapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here