Terkait Dugaan Korupsi Kepala Dinas PU Papua,  Kepala UPTD : Pengujian Beton K-350 Tidak Disarankan Pakai Coredrill

0
419
Kepala UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Adolof Wakum (tengah), saat memberikan keterangan kepada pers, Jumat. (Erwin / HPP)
Kepala UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Adolof Wakum (tengah), saat memberikan keterangan kepada pers, Jumat. (Erwin / HPP)

JAYAPURA  (LINTAS  PAPUA) – UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, angkat bicara berkenaan dengan kasus dugaan korupsi yang membelit atasannya, Djuli Mambaya,  sewaktu menjabat Kepala Dinas Perhubungan.

Kepala UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Adolof Wakum menyebut, pembangunan terminal penumpang tipe B Tahun 2016 di Kabupaten Nabire, sebelumnya sudah melewati pengujian sampel kubus beton K-350 kg/cm² pada 21 Januari 2017 lalu.

Sebagian besar pengujian sampel rata-rata dinyatakan baik, sehingga disarankan kepada lembaga manapun agar mempertimbangkan untuk menggunakan sampel kubus beton dalam menghitung pembayaran.

Sebab penggunaan coredrill beton masih diperdebatkan apakah dapat mewakili semua segmen dan struktur beton yang telah dibangun. Dilain pihak, esensi dari pengujian lapangan, tidak boleh sampai merusak beton yang telah dikerjakan.

“Teknisnya kan Beton K350 adalah kekuatan tekan beton 350 kg/cm². Dimana nanti ada sampel yang dibawakan pihak ketiga kepada kami di lab untuk diuji melalui kubus beton ukuran 15x15x15 cm pada umur 28 hari”.

“Sekali lagi ini sudah jadi spesifikasi umum teknis di bina marga serta jadi acuan untuk keperluan evaluasi mutu beton, yang juga dipakai sebagai dasar pembayaran. Sebab kalau kita kembalikan lagi kuat tekan beton itu dalam Peraturan Beton Indonesia (PBI) 1971, menyebutkan bahwa kuat tekan beton diartikan sebagai kekuatan tekan yang diperoleh dari benda uji gugus yang berisi 15cm³ pada umur 28 hari. Sehingga menurut hemat kami dasar pembayaran yang dihitung mesti menggunakan kuat tekan beton kubus,” terang Adolof yang didampingi jajarannya, saat memberikan keterangan kepada pers, Jumat (25/5).

Dengan demikian, lanjut dia, penggunakan Coredrill beton untuk menghitung pembayaran sebenarnya dirasakan kurang pas. Apalagi dampak dari penggunaan alat itu akan muncul lebih banyak kerugian, karena sifat dari coredrill beton yang lebih merusak.

Sementara untuk pengujian lapangan akan jauh lebih baik bila menggunakan metode uji angka pantul beton keras atau hammer test.

“Hanya memang pada setiap pengujian pasti ada kelemahan, apalagi saat pengujian lapangan untuk pekerjaan yang sudah selesai. Sebab akan ada banyak lemahnya karena ada (perhitungan) meleset atau deviasi. Hanya apakah yang dites (dengan coredrill beton) bisa mewakili seluruh struktur?”

“Tentu memang ada segmen yang lemah tapi di segmen lain kemungkinan bagus. Nah pertanyaannya juga apakah yang lemah itu kita bisa gunakan untuk menyimpulkan semuanya lemah? Kan tidak juga. Sebab jika di coredrill semuanya bisa hancur. Makanya akan lebih kurang tepat jika coredrill beton dipakai untuk menyatakan mutu beton secara keseluruhan,” jelasnya.

Sementara ditanya terkait perbedaan pengujian antara UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dengan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pihaknya enggan menanggapi.

Dia hanya memastikan sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengujian dan laboratorium.

“Kami tidak menanggapi soal perbedaan perhitungan antar lembaga. Yang pasti kita hanya melaksanakan tupoksi kami di laboratorium ini. Dimana kemarin sampel pengujian kekuatan tekan beton sudah dilakukan sejak 13 Desember 2016 sampai dengan 28 hari berjalan. Dimana nilai kuat tekan kubus rata-rata diatas standar K-350. Sehingga soal perbedaan perhitungan ini tidak berpengaruh terhadap hasil yang kami uji tuntasnya. (Erwin  / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here