BPN Keerom Targetkan Bagi 6000 Sertifikat Gratis

0
793
Kepala Kantor Pertanahan Kab Keerom, Johanis Buapi, A.Ptnh, M.Si. (Arif/HPP)

 

 

 

 

 

Kepala Kantor Pertanahan Kab Keerom, Johanis Buapi, A.Ptnh, M.Si. (Arif/HPP)

Johanis Buapi : Pendaftar Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini tak Dikenakan Biaya

KEEROM (LINTAS  PAPUA)  – Kepala Kantor Pertanahan Kab Keerom, Johanis Buapi A.Ptnh, MSi, mengemukakan bahwa pihaknya menargetkan selama tahun 2018 ini bisa membagikan sebanyak 6000 sertifikat gratis kepada masyarakat di Kab Keerom.

‘’Tahun 2017 lalu kita telah bagikan 5000 sertifikat, untuk tahun ini kita targetkan bisa menyerahkan 6000 sertifikat,’’ungkapnya kepada wartawan disela-sela acara penyerahan 558 sertifikat tanah gratis kepada masyarakat di Senggi yang dilakukan oleh Bupati Keerom, Jumat (25/5).

Ia mengemukakan untuk mencapai target tersebut saat ini jajarannya tengah melakukan proses Puldadis atau pengumpulan data yuridis terhadap 10000 bidang tanah di Keerom. ‘’Karena status tanah di Keerom ada yang milik perorangan ada yang masuk Fasum atau Fasos seperti gereja, masjid, sekolah, Puskesmas, dll, ini yang kita masih masuk proses Puldadis,’’ungkapnya.

Pemerintah dan Masyaraat saat Jalan Santai HUT Keerom beberapa waktu lalu. (Arif /HPP)

Ia menekankan,  bahwa proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini semuanya tidak dikenakan biaya alias gratis. ‘’Usai kegiatan Puldadis dilanjutkan dengan pengukuran dan selanjutnya pembuatan sertifikat, semuanya gratis,’’tekannya.

Namun saat ditanyakan tentang adanya beberapa masyarakat yang mengaku dikenakan biaya untuk mengambil sertifikat. Ia mengemukakan penjelasannya. ‘’Untuk PTSL tersebut gratis, dan tidak ada oknum BPN yang melakukan pungutan. Kalaupun ada pungutan maka, itu terkait dengan biaya-biaya yang dikenaakan ketua kelompok, namun itu diluar pengetahuan kami,’’terangnya.

Namun ia menilai, pengenaan biaya tersebut terkait dengan pengurusan status tanah misalnya pelepasan tanah secara hak ulayat. Besarannya ia mengaku tak tahu berapa karena itu Ketua kelompok yang mengurus ulayat tersebut.

‘’Namun untuk tanah dalam lokasi trans yang statusnya R atau restan dalam lokasi transmigrasi tentunya tanah yang tidak perlu pelepasan ulayat sehingga seharusnya gratis. Kalaupun ada biaya sebelum PTSL biasanya diminta pihak kampung ke kantor pertanahan untuk melakukan rancang kaplingnya namun biayanya untuk 1000-2000 meterpersegi maksimal Rp.500 ribu,’’lanjutnya.

Untuk itu ia berharap,  agar masyarakat bisa mendapat pengetahuan yang jelas diharap mengikuti kegiatan sosialisasi yang digelar kantor pertanahan di kampung-kampung. ‘’Namun bila tidak ikut atau terlambat mengikuti, masyarakat bisa langsung mendatangi Kantor Pertanahan Keerom untuk mendapatkan penjelasan,’’pungkasnya. (Arif / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here