LEADER’S TALK : Apa Kabar Reformasi ???

0
375
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajaran terkait kembali membahas tentang implementasi kebijakan satu peta. Rapat terbatas sore ini merupakan rapat ketiga yang khusus membahas soal kebijakan itu. (Foto Laily Raachev / Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa negara tidak akan pernah memberikan ruang sedikit pun bagi terorisme di Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo, ketika memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 10 Mei 2018.((Foto Kris / Biro Pers Setpres)

Presiden Jokowi menginstruksikan bahwa birokrasi harus berubah, harus cepat, jangan bertele-tele, dan harus terus berinovasi agar tidak ketinggalan dan bisa memenangkan persaingan global. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan dalam pembukaan kegiatan diskusi Leader’s Talk, di Bina Graha 25 Mei 2018.

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajaran terkait kembali membahas tentang implementasi kebijakan satu peta ini. Rapat terbatas sore ini merupakan rapat ketiga yang khusus membahas soal kebijakan itu. (Foto Laily Raachev / Biro Pers Sekretariat Presiden

 

Kepala Staf menegaskan bahwa, berbagai langkah telah dilakukan oleh Pemerintah Jokowi-JK untuk memperbaiki kinerja birokasi, antara lain dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-procurement, Satu Data, Satu Peta, dll), mendorong profesionalisme ASN dengan rekrutmen berbasis CAT System dan pelaksanaan UU ASN secara konsisten, serta penguatan kualitas layanan publik antara lain dengan Mal Pelayanan Publik. Upaya ini juga sudah mulai menampakkan hasil, diantaranya ditandai dengan meningkatnya peringkat Government Effectiveness Index Indonesia yang naik 23 peringkat (dari peringkat 121 pada tahun 2016 menjadi peringkat 98 di tahun 2017) (World Bank, 2017).

Presiden Joko Widodo, dalam sebuah kegiatan. (Biro Pers Setprres)

Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional. Profesor Dr. Eko Prasodjo memandang bahwa reformasi birokrasi adalah enabling factor pembangunan yang prosesnya harus terus dilakukan. Di dalam disruptive era dan era digital seperti sekarang kecepatan perubahannya double exponential, sehingga kapasitas dan kinerja birokrasi harus beradaptasi. Eko juga menambahkan, bahwa untuk menciptakan kultur birokrasi yang profesional, maka berbagai peraturan pelaksana UU ASN perlu segera disahkan, diantaranya RPP tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), RPP tentang Penilaian Kinerja, serta RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas yang akan mengatur tentang single salary system.

Mengawali kegiatannya hari ini, Presiden Jokowi jalan pagi bersama dengan Indonesia-Australia Youth Interfaith Daialogue di sekitar Opera House Sydney. Tampak Presiden Joko Widodo, saat berjabat tangan dengan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull. (Foto Laily Rachev – Biro Pers Setpres)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, menjelaskan terdapat empat program besar yang dijalankan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Keempat program tersebut adalah peningkatan efisiensi anggaran dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengembangan SMART ASN menuju terwujudnya world class government, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. “Dengan program ini, saya yakin reformasi birokrasi akan berjalan akseleratif dan tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud,” ujarnya pada acara Leader’s Talk Seri Pertama : Apa Kabar Reformasi Birokrasi di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/05).

 

Ketika memberikan sambutan pada Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat Tahun 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sabtu 10 Maret 2018, Presiden Joko Widodo mengingatkan dua hal yang perlu diperhatikan dalam berpolitik. (Foto Kris / Biro Pers Sekretariat Presiden )

Menteri Asman menyampaikan dalam program penguatan reformasi birokrasi mengalami banyak kemajuan. Diantaranya kenaikan nilai rata-rata reformasi birokrasi kementerian/lembaga hingga level kota dan kabupaten. Pada level kementerian/lembaga, nilai reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Nilai reformasi birokrasi ini adalah tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Terkait dengan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Presiden Joko Widodo menghendaki agar besaran bantuan yang diterima oleh para peserta PKH dapat ditingkatkan pada tahun 2019. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

 

Forum Leaders Talk adalah serial diskusi untuk knowledge sharing dan diseminasi publik tentang berbagai praktik baik dan progress Reformasi Birokrasi yang sudah dicapai selama masa pemerintahan Jokowi-JK.  Kegiatan ini kedepannya juga akan mengundang para pemimpin perubahan di birokrasi baik di tingkat pusat atau daerah, agar menjadi insiprasi dan contoh baik bagi instansi pemerintah lainnya guna mewujudkan birokrasi yang efektif, ASN yang profesional dan layanan publik yang berkualitas dan inklusif. (***)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here