DPRD Paniai Dukung  Kebijakan Gubernur Soedarmo, Kembalikan  Pejabat  Yang Dinonaktifkan

0
703
Ketua Pansus DPRD Kabupaten Paniai, Naftali Pakopa, saat diwawancara. (Erwin /HPP)
Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo, melantik Kepala Kesbang Pol Papua, Musa Isir sebagai Penjabat Bupati Paniai, di Aula Kantor Bupati Paniai, kemarin. (Erwin /HPP)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paniai mendukung penuh kebijakan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Soedarmo, yang memerintahkan pengaktifan kembali sejumlah pejabat yang dinonaktifkan Yohanes Youw tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Menurut Ketua Pansus DPRD Kabupaten Paniai, Naftali Pakopa, pelantikan 28 Pejabat Eselon II oleh Yohanes Youw saat menjabat Pelaksana Tugas Bupati, sudah melanggar ketentuan perundang-undangan.

Sehingga lembaga wakil rakyat tersebut, siap mendukung penuh rencana Gubernur dengan mengaktifkan kembali sejumlah pejabat, bersama Penjabat Bupati Paniai Musa Isir, yang baru dilantik pekan lalu.

“Kita dukung penuh keputusan Penjabat Gubernur. Bahkan lembaga DPRD Paniai siap membantu untuk memfasilitasi Penjabat Bupati Musa Isir yang baru dilantik,” terang dia di Enarotali, baru-baru ini.

Dia katakan, dalam waktu dekat akan mengagendakan pertemuan dengan Penjabat Bupati Paniai, Musa Isir, untuk mengkonsolidasikan setiap program kerja, pelayanan pemerintahan, termasuk suksesi Pilkada di kabupaten tersebut.

Pihaknya pun akan mendorong Penjabat Bupati untuk segera membayarkan hak-hak aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Paniai yang sampai saat ini belum dibayarkan.

Ketua Pansus DPRD Kabupaten Paniai, Naftali Pakopa, saat diwawancara. (Erwin /HPP)

“Sebab pelantikan yang dilakukan Yohanes Youw saat menjabat Pelaksana Tugas Bupati, sempat membingungkan seluruh ASN yang ada di Paniai. Untuk itu, dia mengimbau semua ASN di Kabupaten Paniai agar segera kembali bertugas berkenaan dengan dilantiknya Penjabat Bupati,” imbaunya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Seodarmo menyebut, mutasi jabatan yang dilakukan Yohanes Youw semasa menjabat Pelaksana Tugas (Plt)  Bupati Paniai pada 5 April 2018 lalu, merupakan tindakan yang ilegal atau tidak sah karena belum mendapat persetujuan Mendagri.

“Sepengetahuan saya dari 28 pejabat eselon II yang dilantik, hanya dua orang yang bisa dinyatakan sah karena sudah mendapat persetujuan Mendagri,” terang dia.

Gubernur mengingatkan para pejabat yang telah dilantik, namun belum mendapat persetujuan Mendagri, agar tidak melakukan aktivitas perkantoran, termasuk yang berhubungan dengan kegiatan keuangan. Bila masih bersikeras melanjutkan, dia khawatir yang bersangkutan bakal berurusan dengan aparat hukum.

Diketahui, Yohanes Youw sewaktu menjabat sebagai Plt Bupati Paniai memutasi 87 pejabat, terdiri dari 28 orang II, 55 orang eselon III dan empat eselon IV. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here