Banyak Paket Pekerjaan Tak Diselesaikan, Komisi IV DPR Papua Minta Rekanan Diblacklist

0
523
Anggota DPR Papua, Deki Nawipa, saat memberikan keterangan pers. (Rambat/HPP)
Anggota DPR Papua, Deki Nawipa, saat memberikan keterangan pers. (Rambat/HPP)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Komisi IV DPR Papua meminta dengan tegas kepada Pemprov Papua agar memberikan peringatan kepada rekanan atau kontraktor dan konsultan yang lalai melaksanakan kewajibannya dalam pembangunan infrastruktur di Papua.

 

“Jika perlu diblacklist diberikan kepada kontraktor atau konsultan yang lalai melaksanakan tugasnya,“ tegas Deki Nawipa, pelapor Komisi IV DPR Papua dalam rapat paripurna baru-baru ini.

 

Dikatakan, dalam laporan realisasi pembangunan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua dari 80 paket pekerjaan yang ada, terdapat 10 paket yang belum mencapai 100 persen. Bahkan, ada yang masih dibawah 50 persen.

 

Terdapat 45 paket yang sudah mencapai 100 persen, di samping sejumlah paket yang belum terlaksana sama sekali pada tahun ini. Tidak terlaksananya paket pekerjaan yang sudah dianggarkan atau tidak selesainya 100 persen kontrak pekerjaan tentu berdampak pada pengembalian anggaran pada kas negara.

 

“Untuk paket yang telah selesai tepat waktu, Komisi IV memberi apresiasi kepada pemerintah yang telah memperayakan pelaksanaan paket proyek kepada kontraktor yang tepat waktu menyelesaikan kontraknya. Ini menunjukkan komitmen yang baik untuk membangun tanah ini,“ ujarnya.

 

Terkait produk perencanaan jalan dan jembatan, imbuh Deki Nawipa, ke depan konsultan perencana agar lebih detail dalam melakukan survey dan perencanaan dengan tidak mengambil sampel di satu segmen dan menyamakan dengan segmen lain.

 

Seperti yang terjadi di beberapa ruas jalan di Merauke dengan konstruksi soil semen. “Kami merekomendasikan agar titik-titik tertentu yang rawan harus dilakukan penanganan dengan konstruksi khusus karena jika tidak, maka titik-titik rawan tersebut akan lebih dulu rusak,“ imbuhnya.

 

Ketua Komisi IV DPR Papua, Yarius Balingga menambahkan, jika Komisi IV telah menurunkan tiga tim ke lima wilayah adat dalam melakukan peninjauan pekerjaan di lapangan.

 

“Saat dalam masukan dari LKPJ itu, dari versinya dari Dinas, beda dengan realisasi di lapangan kegiatan. Tidak semua kegiatan itu, selesaikan. Karena kontraktor tidak mau rugi juga. Tentu selesaikan 100 persen itu ada. Mungkin ini teknisnya saja, mereka tidak teliti dalam penyusunan buku LKPJ itu yang kami terima komisi itu,“ katanya.

 

Tetapi terlepas dari itu, imbuh Yarius Balingga, Komisi IV DPR Papua melihat kinerja dan keberhasilan dalam kepemimpinan mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dalam lima tahun itu.

 

Diantaranya, pembangunan Jembatan Holtekamp – Hamadi, jalan ring road, jalan di pegunungan dan jangakuan transportasi susah, tapi jembatan panjang di wilayah Lapago ada 4 yakni Jembatan Baliem dan Uwe dan Stadion PON XX serta pembangunan 13.000 unit rumah. (bat/ab / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here