Dari Kiri: Kuasa hukum, Yulianto, SH, MH bersama Junadi, SH, MH, Pdt Endius K, MTh dan Pemilik Tanah Adat Sian Soor Tibery, Sonny Hamadi memberikan keterangan pers, Rabu (23/5). (Bat/HPP)

 

 JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Pemilik Tanah Adat Sian Soor Tibery, Sonny Hamadi memenangkan gugatannya terhadap PT Alam Indah, Bintang Mas Group terhadap sengketa tanah seluas 5 hektar lebih di depan Kantor Wali Kota Jayapura. Hal itu terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura, yang dipimpin majelis hakim, Prayitno, SH didapigi Mulawan, SH dan Natalia SH, pada Rabu (23/5).

Kuasa Hukum Pemilih Tanah Adat Sian Soor Tibery, Yulianto, SH, MH mengaku bersyukur atas upaya hukum itu, karena ternyata keadilan terutama bagi masyarakat adat Tobati – Enggros yang selama ini boleh dibilang hak-hak atas tanahnya selalu tertindas oleh para korporasi yang menguasai tanah di Kota Jayapura.

“Hari ini dibuktikan bahwa ternyata PN Jayapura masih memberikan nilai keadilan bagi masyarakat adat dan ini suatu momentum yang sangat spektakuler karena selama ini masyarakat kota Jayapura tahu kalau kita berhadapan dengan Bintang Mas group selalu kalah,“ kata Yulianto didampingi kuasa hukum, Junadi, SH, MH, pemilik tanah adat Sian Soor Tbery, Sonny Hamadi dan Pdt Endius K di Jayapura, Rabu (23/5).

Ia menilai putusan itu sangat berpihak kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat, sehingga diharapkan menjadi momentum kebangkitan tanah-tanah masyarakat adat lainnya yang ‘dirampas‘ oleh korporasi.

Apalagi, lanjut Yulianto, putusan Pengadilan Negeri Jayapura menyatakan bahwa perjanjian jual belitanah adat atas nama Raymond Gan dengan Ny. Petrus Hamadi, saat itu menjadi Ondoafi Hamadi, itu cacat hukum, sehingga produk dan sertifikatnya juga merupakan produk yang batal demi hukum.

“Intinya PT Alam Indah yang termasuk dalam korporasinya Bintang Mas group, dia mengambil seluruh lokasi ini hingga kebawah Bintang Mas dengan perjanjian jual beli yang dilikukan oleh ondoafi Ny. Petrus Hamadi dan hasil dari persidangan bahwa kita bisa mendalilkan dan itu kami akan buktikan dan disitulah dasar pertimbangan hakim, “ jelasnya.

Apalagi, imbuh Yulianto, dalam perjanjian jual beli pada tahun 1984 itu, itu tidak ada luas tanah yang pasti. Namun, perjanjian jual beli itu digunakan untuk membuat sertifikat tanah yang dipecah-pecah menjadi korporasi mereka.

 

“Ini baru langkah awal yang kita lakukan dengan keputusannya seperti ini, kami terbuka kepada masyarakat adat sejauh mereka memiliki bukti bukti yang ada, maka kami siap memperjuangkan mereka,“ imbuhnya.

Pemilik Tanah Adat Sian Soor Tibery, Sonny Hamadi mengungkapkan jika persoalan itu, sudah dilakukan tahun 2016, setelah sebelumnya ia ditangkap di Polsek Jayapura Selatan dengan tuduhan melakukan penyerobotan tanah Sian Soor Tibery, namun ia memenangkan perkara itu pada 7 April 2017.

“Dengan putusan pengadilan kemarin, berarti surat perjanjian jual beli 20 Oktober 1984 itu telah gugurdengan sendirinya, karena cacat hukum dan sertifikat 00992 yang diurus dalam waktu satu bulan, ini juga telah gugur sendirinya, cacat hukum sertifikat PT Alam Indah 00992, termasuk tanah yang telah berdiri satu gedung gereja GIDI,“ jelasnya.

Yuliyanto menambahkan, mereka mengklaim jika mereka punya sertifikat seluas 5 ribu hektar, dengan adanya sertifikat itu dan pihaknya pelajari bahwa ternyata sertifikat itu memiliki banyak keanehan disitu.

Disaat pembuktian perkara penyerobotan disitu bahwa bukti selain sertifikat juga ada perjanjian jual beli tanah.   “Nah, disitulah yang namanya mukjizat yang saya bilang karena dia bawa itu perjanjian jual beli yang asli dan kosong tidak ada luasnya. Itu kan menjadi tanda tanya, bagaimana perjanjiannya kok kosong. Jadi itu jadi bukti di persidangan. Lalu dia bawa pada persidangan berikut foto kopi yang sudah ada scan ketik. Nah itu pun kami laporkan suatu tindak pidana di Polda karena memberikan keterangan palsu,“ imbuhnya. (bat/mas/HPP))