Pelantikan Penjabat Bupati Puncak Tunggu SK Mendagri

0
208
Ilustrasi Anak - Anak Asli Papua Asal , Kabupaten Puncak, dalam kesempatan dilayani imunisasi. (Eveerth Joumilena /HPP)
Ilustrasi anak –
anak usia dini di Kabupaten Puncak , pentingnya pelayanan pemerintah, melihat masa depan anak – anak asli Papua.(Eveerth Joumilena/ Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Penjabat Gubernur Papua Soedarmo memastikan pelantikan Penjabat Bupati Puncak, masih menunggu terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri).

Hal demikian disampaikan Gubernur Soedarmo, di Gedung DPR Papua, kemarin, pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dimaa Pemprov Papua kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2017.

“Pelantikan (Penjabat Bupati) Puncak menunggu karena belum ada SK-nya dari kemendagri,” tegasnya.

Dia meminta semua pihak di Kabupaten Puncak untuk bersabar sebab dasar hukum melakukan pelantikan adalah merujuk pada SK Mendagri.

“Kalau pelantikan Penjabat Bupati Puncak berdasarkan keputuan saya, kemarin setelah masa menjabat pimpinan daerah setempat berakhir sudah saya lantik. Tapi sekali lagi proses maupun mekanisme pelantikan penjabat bupati ini kan tidak secepat itu. Semua ada tahapan dan prosedur yang mesti dilewati,” sebutnya.

Masyarakat Puncak saat pesta bakar batu dan menari dilapangan Trikora Kabupaten Puncak (Eveerth/Koran Harian Pagi Papua)

Gubernur berharap tak ada pihak-pihak yang memanfaatkan serta mempolitisasi situasi maupun koondisi di Kabupaten Puncak. Sebab dirinya tak berkepentingan dengan pelaksanaan Pilkada di kabupaten wilayah pegunungan tersebut.

“Untuk itu, saya imbau semua pihak di Puncak agar dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Saya juga berharap masyarakat tidak terpancing dengan isu-isu negatif yang berpotensi memecah belah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Tokoh Pemuda Kabupaten Puncak, Gabriel Wakerkwa menuntut Penjabat Gubernur Papua segera melantik Penjabat Bupati setempat, berkenaan dengan telah berakhirnya masa jabatan kepala dan wakil kepala daerah di kabupaten itu.

Dia katakan, sejak tanggal 25 April 2018 lalu, masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati setempat sudah berakhir. Namun sampai saat ini, belum ada Penjabat Bupati yang dilantik sehingga dikhawatirkan bakal mengganggu pembangunan serta pelaksanaan Pilkada di wilayah tersebut.

“Kabupaten Puncak akan menggelar pilkada serentak. Makanya, kami nilai perlu ada Penjabat Bupati yang harus merangkul semua pihak agar bisa juga bersinergi dalam mensukseskan iven nasional di kabupaten ini,”harap dia.

Gabriel juga memberi catatan bagi Pemprov Papua agar Penjabat Bupati yang dilantik nantinya merupakan orang yang memahami kondisi daerah Kabupaten Puncak dalam hal ini anak daerah Puncak yang sudah paham kondisi daerah tersebut. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here