DPRD :  Rekomendasi LKPJ Bupati Jayapura Perlu Ditelaah Kritis dan Dievaluasi

0
313
Wakil Ketua (Waket) II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring memberikan rekomendasi Pansus LKPJ. (Irfan/HPP)
Wakil Ketua (Waket) II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring memberikan rekomendasi Pansus LKPj Bupati kepada Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura menggelar rapat paripurna istimewa Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Selasa (22/5/2018) siang. Yakni, tentang penyerahan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jayapura tahun anggaran 2017.

Rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua (Waket) II DPRD Kabupaten Jayapura,  Korneles Yanuaring, kepada Wakil Bupati (Wabup) Jayapura Giri Wijayantoro. Hasil evaluasi DPRD itu diberikan setelah melalui telaah kritis yang dilakukan oleh Pansus LKPj 2017.

Penyerahan rekomendasi LKPj 2017 disaksikan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapur Mosez Kallem, S.H., sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, serta sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Jayapura.

Seluruh tahapan dan mekanisme telah dilaksanakan. Mulai dari penyampaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) dan LKPj kepada DPRD. Termasuk penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Jayapura.

Wakil Ketua (Waket) II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring mengatakan, pihaknya sudah menerima LKPj Bupati Jayapura beberapa waktu lalu. Maka pihaknya berkewajiban melakukan telaah kritis. Hasilnya berbentuk evaluasi yang harus diperbaiki oleh pihak Eksekutif.

“Kami berwenang meminta LKPj Bupati Jayapura untuk ditelaah dan dievaluasi. Sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007,”  katanya.

Ketika ditanya wartawan terkait adanya sejumlah rekomendasi DPRD kepada Bupati, menurut Korneles, dalam setiap kali persidangan, baik sidang APBD maupun Non APBD, LKPj dan LKPD, itukan selalu pihaknya mengeluarkan rekomendasi.

“Jadi, rekomendasi yang dikeluarkan DPRD itu berdasarkan kajian akademik atau kajian ilmiah. Yakni, tidak bolah diabaikan oleh pemerintah daerah, dan harus disikapi secara serius oleh pemerintah,” tuturnya.

 

Dalam LKPj Bupati ini, kata Korneles, bahwa pihaknya melihat berdasarkan data yang ada itu menunjukkan angka grafiknya tidak naik.

“Jadi, naik turun-naik turun, naik sedikit, turun sedikit. Itu menandakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD ini sepertinya tidak diseriusi atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Misalnya, jikalau rekomendasi DPRD ini benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah maka angka grafiknya pasti akan naik dari tahun ke tahun,” paparnya.

Disampaikan, karena koreksi (perbaikan) itu dilakukan oleh pemerintah, sehingga angka grafiknya pasti naik dari tahun ke tahun. Tapi, inikan grafiknya turun-naik, turun-naik.

“Pernah ada yang sudah beberapa kali kita rekomendasikan, namun muncul lagi datanya di LKPj berikutnya. Saya pikir ini nanti menjadi perhatian, terutama untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah karena ini merupakan kinerja bupati dan wkail bupati, imbuhnya.

“Jadi, rekomendasi DPRD ini harus menjadi perhatian serius bagi bupati, untuk memanggil seluruh pimpinan Perangkat Daerah (PD) agar menginstruksikan guna diperbaiki dan juga memasang target di tahun depan harus ada perbaikan-perbaikan serta angka grafiknya harus naik,” tambah Korneles Yanuaring, yang juga politisi PDI-Perjuangan. . (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here