SUASANA SIDANG. Wakil Bupati (Wabup) Jayapura Giri Wijayantoro menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap LPKJ Bupati Jayapura Tahun 2017 di ruang sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Selasa (22/5/2018) kemarin siang.. (Irfan/HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Wakil Bupati (Wabup) Jayapura Giri Wijayantoro menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap LPKJ Bupati Jayapura Tahun 2017 di ruang sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Selasa (22/5/2018) kemarin siang.

Usai penyerahan rekomendasi DPRD, Wabup Giri kepada wartawan mengatakan, bahwa Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2017 itu merupakan wujud implementasi PP Nomor 3 Tahun 2007. Yang mana rekomendasi ini di maksudkan sebagai upaya membangun sinergitas antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan dalam pemerintahan daerah.

Hal tersebut, lanjut Giri, merupakan wujud terlaksananya proses check and balance dalam melahirkan dan mengimplementasikan kebijakan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah telah berusaha seoptimal mungkin mengidentifikasi isu-isu strategis dan permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat, yang kemudian di formulasikan menjadi strategi dan kebijakan yang dituangkan kedalam dokumen RPJMD maupun RKPD,” ujarnya.

Ketika ditanya terkait masih banyaknya rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati, dirinya menjelaskan, rekomendasi DPRD itu terhadap laporan pertanggungjawaban Bupati Jayapura di tahun 2017, yakni memperlihatkan kinerja dari tahun 2016.

Tentu inikan pertanggungjawaban 2017, dan melihat kinerja dari 2016. Jadi, di tahun 2016 itukan kita sama-sama tau kalau waktu itu masih pesta demokrasi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kemudian Juga sudah dimaklumi oleh semua pihak, katanya.

“Namun itu, kata Wabup Giri, jangan dijadikan alasan terus. Artinya walaupun situasi seperti begitu, maka kinerja ASN itu harus betul-betul produktif. Jangan sampai energinya terbawa ke tempat lain, agar kita bisa menghindari namanya Silpa. Karena ketika terjadi Silpa, yang jelas kita bisa lihat ada satu kinerja yang kurang bagus, katanya.

Diakui,  mungkin karena di palang atau karena persyaratan yang kurang, itukan masih masuk akal. Tetapi, karena tidak mampu mengerjakan sesuatu itu sangat disayangkan sekali.

“Dan dari sejumlah rekomendasi itu, mudah-mudahan di tahun 2018 ini bisa dilakukan perbaikan, juga saya sering sampaikan kepada ASN agar mengutamakan disiplin saat bekerja agar kinerja mereka jelas dan terukur, tukasnya. . (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)