Manajemen Percetakan Rakyat Papua  Harus Pertanggungjawabkan Keuangan

0
727
Karyawan Percetakan Rakyat Papua saat menyampaikan aksi demo di depan kantornya, beberapa waktu lalu. (Erwin / HPP)
Karyawan Percetakan Rakyat Papua saat menyampaikan aksi demo di depan kantornya, beberapa waktu lalu. (Erwin / HPP)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  – Penjabat Gubernur Papua Soedarmo memastikan perusahaan daerah Percetakan Rakyat Papua (PRP) sudah tak lagi beroperasi. Selain tak beroperasi, gedung maupun alat percetakan yang diadakan senilai milyaran rupiah tersebut telah mangkrak.

Kendati begitu, masalah tak berhenti sampai disitu sebab para mantan pegawai PRP kini menuntut pembayaran gaji dari pemerintah provinsi.

Kendati begitu, Soedarmo tak lantas menilai pihak manajemen PRP sebelumnya untuk “berpangku tangan”. Dia menyebut, mereka mesti ikut serta menjelaskan maupun mempertanggungjawabkan uang rakyat yang dikelola sebelumnya.

“Ada berapa banyak dana pemda yang sudah dikucurkan (ke PRP). Ini harus dipertanggungjawabkan (oleh manajemen PRP)”.

“Ingat bahwa yang diberikan kepada perusahaan daerah (PRP) itu adalah uang rakyat. Sekali lagi uang negara harus dipertanggungjawabkan. Bukan untuk foya-foya,” tegasnya.

Menyinggung alasan ditutupnya PRP, Soedarmo mengatakan hal itu dikarenakan para pemimpin yang tak profesional dan tidak proporsional.

“Bahkan hampir saja kemarin Bank Papua kolebs. Baru saja mereka selesai dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bulan kemarin. Sebelumnya hancur juga, untung ganti direksi (sehingga tidak bernasib sama dengan PRP),” serunya.

Sebelumnya, puluhan karyawan PRP setahun yang lalu sempat mendatangi Kantor Gubernur Papua menuntut pembayaran gaji selama 11 bulan yang belum dibayarkan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Kedatangan Karyawan PRP di Kantor Gubernur juga untuk mempertanyakan status dan eksistensi BUMD tersebut. Sebab selain 11 bulan gaji yang belum dibayarkan, karyawan PRP juga belum menerima uang makan, tunjangan transportasi dan biaya BPJS.

“Intinya kedatangan kami adalah ingin mengetahui kejelasan perusahaan ini apakah dilikuidasi atau tetap dilanjutkan karena kami sudah 11 bulan ini tidak mendapatkan gaji”.

“Langkah bertemu Sekda ini kami ambil karena sejak Januari hingga Maret 2017, baru sekali saja bertemu Direksi PRP untuk mengadukan masalah kami. Hanya sampai sekarang tidak ada inisiatif yang diambil pimpinan untuk menyuarakan dan menyelesaikan tuntutan hak-hak karyawan PRP,” kata soerang karyawan PRP, Richard Rumbay. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here