Legislator : Banyak Pengusaha Nunggak PNBP Ratusan Miliar

0
374
John NR Gobai. (Rambat /HPP) 
John NR Gobai. (Rambat /HPP)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Legislator Papua, John NR Gobai mensinyalir banyak pengusaha tambang atau pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Papua yang belum membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

 

Bahkan, berdasarkan data yang dimilikinya, John Gobai memperkirakan PNBP yang belum dibayar pengusaha tambang itu mencapai Rp 300 miliar jumlahnya.

 

“Itu ada sekitar Rp 300 miliar lebih, yang menjadi kewajiban dari pemegang IUP dan itu adalah hak dari Dinas terkait untuk menagih. Saya sudah berkomunikasi dengan Gubernur. Beliau sudah tahu itu,“ tegas John Gobai di DPR Papua, Jumat (18/5/2018).

 

Untuk itu, John Gobai meminta Polda Papua dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua untuk menindaklanjuti tunggakan PNBP tersebut, sebelum melakukan penindakan dan penertiban terhadap masalah tambang di Papua.

 

Selain itu, John Goai meminta Dinas ESDM untuk melaporkan para pengusaha pertambangan di Papua yang penunggak PNBP tersebut.

 

“Saya minta Polda Papua untuk mendesak kepada Dinas ESDM untuk menyampaikan laporan penunggak-penunggak pajak, contohnya PT Pasifik Minning Jaya di Nabire, PT Benlis Pasifik di Nabire dan Paniai. Dalam laporan yang saya dapat, dia belum membayar PNBP. Perusahaan itu diperkirakan menunggak pajak sekitar Rp 100 miliar.  Jadi, totalnya ada Rp 300 miliar lebih,“ ungkapnya.

 

Padahal, lanjut John Gobai, jika PNBP yang menunggak itu dibayar, maka akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah.

 

“Mestinya itu dulu. Itu harus menjadi perhatian dari Polda Papua dan Dinas ESDM. Dugaan saya, ini ada skenario dari penunggak PNBP, karena selama ini mereka mengklaim bahwa itu wilayah ijin usahanya, sementara dia sendiri tidak membayar pajak,“ ujarnya.

 

Untuk itu, ia meminta agar masalah tunggakan PNBP bagi para pengusaha tambang itu, agar tidak diabaikan begitu saja, namun harus menjadi catatan serius bagi Polda Papua dan Dinas ESDM.

 

“Jika tidak, maka ini kemungkinan ada kongkalikong dengan pengusaha. Jika sekarang Polda Papua bersama Dinas ESDM, kemudian mau memastikan tentang pelaku ilegal minning yang ada di Nabire, pertanyaan saya, sudah kah Polda Papua dan Dinas ESDM menagih PNBP yang didepan mata,“ ujarnya.

 

John Gobai mengapresiasi Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafly Amar yang menindaklanjuti masalah pertambangan di Papua, dengan menggelar rapat koordinasi bersama instansi terkait dalam rangka penertiban dan penegakan hukum terhadap pelaku ilegal minning.

 

Hanya saja, John Gobai mengaku tidak sependapat dengan kesepakatan untuk ilegal minning di Nabire. Menurutnya, hal itu harus dikoreksi, karena ilegal minning bukan saja di Nabire, tetapi di daerah lain di Papua juga ada, seperti di Senggi, Towe, Pronggo, areal Freeport dan lainnya.

 

“Apakah di daerah itu punya ijin atau tidak? Apakah pemerintah sudah melakukan pembinaan atau tidak?

Tapi kenapa Nabire terus menjadi sorotan. Ada apa di Nabire? Di Nabire itu rakyat mencari emas di kampung halamannya, justru ijin yang diberikan Dinas ESDM yang belum bayar pajak, itu yang harus ditagih,“ tandasnya.

 

Soal tumpang tindih perijinan, John Gobai mengatakan jika hal itu sudah masuk dalam penataan perijinan sehingga ia sependapat untuk dilakukan.

 

“Saya tidak setuju saja, pertambangan di Nabire yang menjadi bulan-bulanan dan disebut pelaku ilegal minning. Justru orang yang belum bayar pajak itu, kemudian mau diabaikan. Itu tidak bisa. Ada apa sebenarnya?,“ tegasnya.

 

John Gobai setuju jika ada penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Papua. Apalagi, yang melakukan penambangan adalah rakyat, bukan warga negara asing, sehingga pemerintah wajib membina dan mendampingi.

 

Apalagi, imbuh John Gobai, kegiatan penambangan sudah dilakukan rakyat, sehingga tidak bisa disebut pelaku ilegal minning, tetapi kegiatan penambangan yang sesuai aturan UU Nomor 4 tahun 2009 pasal 24 yakni itu kegiatan penambangan rakyat yang dilakukan sebelum ada undang-undang itu, itu wajib didaftarkan.

 

“Nah, inikan belum dilakukan, karena sebagai orang dari wilayah Nabire, kegiatan penambangan di wilayah itu sudah dilakukan sejak tahun 1996. Jadi, itu wajib hukumnya wajib didaftarkan sejak keluarnya UU Nomor 4 tahun 2009, bukannya dibiarkan dan wilayah itu diberikan ijin kepada pemodal besar,“ pungkasnya. (bat/ab / Koran Harian Pagi Papua)

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here