Wali Kota BTM Siap Bantu DPRD Sarmi Studi Banding di  Pemkot Jayapura

0
80
Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM.,  (Fransisca)
Suasana Pertemuan di ruang rapat walikota. (Fransisca)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Untuk kesekian  kalinya Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM.,  menerima rombongan panitia khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarmi, guna  mengadakan studi banding mempelajari dan mengadopsi sistem kerja pemerintah kota Jayapura yang sering mendapatkan banyak penghargaan, di ruang rapat Walikota, Jumat (18/5/2018).

Ketua PANSUS LKPJ Sarmi, Alberd Kiky Wenggy  mengatakan, bahwa  kehadirannya bersama seluruh panitia Pansus ke kota Jayapura untuk meningkatkan kualitas Pemerintahan Kabupaten Sarmi.

 

“Kita bentuk PANSUS dan study banding di Jayapura, tentunya untuk mempelajari bagaimana LKPJ dan LPPD bisa Singkron, bagaimana kita melayani publik, kita bisa memberikan laporan kepada BPK, kita akan lebih pada pendekatan desentraslisasi, memberikan catatan rekomendasi pada pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” ujar  Alberd Kiky Wenggy.

Ketua PANSUS LKPJ Sarmi, Alberd Kiky Wenggy, saat menyampaikan pemikirannya. (Fransisca)

Diakui, bahwa tujuan kedatangan ke Kota Jayapura ingin melihat langsung Bagaimana tertibnya administrasi kota Jayapura, disiplinya aparatur negara.

“Jadi  Lebih pada hal positif untuk meningkatkan sistem penyelengaraan pemerintahan Kabupaten Sarmi dan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu,   Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM.,  mengatakan, bahwa selain menjadi role model dari KPK, Kota Jayapura sebagai kota perubahan dan peradaban.

Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM., mengatakan siap membantu DPRD Sarmi selama melakukan studi banding di Kota Jayapura. (Fransisca)

“Program besar kita, pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang baik, Pemerintah kota juga mempunyai beberapa strategi,”jelasnya.

Dikatakan, bahwa Pemerintah Kota mempunyai  4 wilayah yaitu tertib administrasi, tertib aturan, tertib bebas korupsi dan tertib wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Pemkot baru menerima WTP kelima yang terakhir dari BPK. Terpenting bagi saya komitmen pemimpinnya selanjutnya seluruh aparat mengikuti pemimpinnya. Langkah pertama bentuk tim WTP, yang saya pegang adalah 4 WTP dan komitmen pimpinan,” ungkap Wali Kota BTM yang memimpin Kota Port Numbay di periode kedua ini.

Benhur Tomi Mano menegaskan, bahwa selain program kerja, setiap bulan mengadakan rapat pimpinan, tidak boleh di wakilkan, untuk sampaikan laporan. Karena Pembangunan itu identik perubahan.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Inspektorat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Dr.H. Ahmad Idrus, MM., memberikan saran kepada persoalan yang di hadapi Oleh Kabupaten Sarmi. (Fransisca)

“Kepada Tim PANSUS DPRD Sarmi,  kami siap bantu. kalau ada temuan BPK di Pemerintah Kota Jayapura, maka  harus dijawab 60 hari kepada BPK, tapi minta saya 30 hari harus Sudah di laporkan kepada saya. Saya laksanakan pengawasan melekat,”jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut,  kemudian Wali kota Jayapura  memperkenalkan pimpinan OPD terkait di lingkungan pemerintah kota Jayapura, menjelaskan maksud dan tujuan

Dalam kesempatan tersebut Kepala Inspektorat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura,  Dr.H. Ahmad Idrus, MM.,   memberikan saran kepada persoalan yang di hadapi Oleh Kabupaten Sarmi. “kekuatan pak bupati harus keras tegas, penguna angaran harus bijak, sesuai dengan aturan pemerintahan, agar tidak ada temuan,” tuturnya. (Fransisca)