UP2KP Temui Kemenpan RB  Minta  Prioritaskan  Tenaga Kesehatan Papua

0
54
Suasana konsultasi antara UP2KP dan perwakilan K Kepala Pengelola Sistem Informasi Manajamen Kepegawaian pada Deputi SD Aparatur Kemenpan RB. (HUMAS UP2KP)
Suasana konsultasi antara UP2KP dan perwakilan K Kepala Pengelola Sistem Informasi Manajamen Kepegawaian pada Deputi SD Aparatur Kemenpan RB. (HUMAS UP2KP)

Hal ini Dimintakan UP2KP  kepada Kemenpan RB  Khsusnya Pada Formasi CPNS 2018

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  —  Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memprioritaslam kuota lebih besar kepada Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Provinsi Papua pada formasi CPNS 2018 yang sedianya akan diselenggarakan Juni mendatang.

 

“Kami sudah melakukan pemetaan dan spesifikasi data SDM Kesehatan baik di Provinsi Papua maupun 29 kabupaten/kota mulai dar dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, apoteker, farmasi, kesehatan masyarakatan hingga gizi. Kondisi sekarang, kita hanya memiliki 5.005 SDM Kesehatan dan kekurangan 2.315 tenaga kesehatan. Karena itu, kita minta kepada Kemenpan RB agar pada formasi CPNS 2018 ini, kekurangan itu bisa dipenuhi. Kasihan, banyak fasilitas kesehatan masyarakat tak punya tenaga kesehatan yang memadai. Ini sangat berdampak pada pelayanan,”  ujar Direktur UP2KP,  Agustinus Raprap , usai bertemu perwakilan Deputi Bidang SDM Aparatur pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Kamis (17/05/2018).

 

Menurut Raprap, salah satu penyebab masalah kesehatan di Papua adalah kurangnya tenaga SDM pada fasilitas kesehatan. Jika SDM terpenuhi, pelayanan kesehatan di Papua semakin cepat dan berkualitas untuk menjangkau seluruh masyarakat sesuai yang kita harapkan.

 

“Sejumlah kasus KLB dan wabah di Papua timbul karena kita kekurangan tenaga kesehatan,” tegas Raprap.

Tim UP2KP berpose bersama usai konsultasi di Kemenpan RB Jakarta. (HUMAS UP2KP)

Sementara itu, Direktur Harian UP2KP, Esau Rumbiak mengatakan,  sebagai lembaga pengawal sektor kesehatan di Provinsi Papua, Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua memandang perlu adanya suatu kebijakan terobosan khusus bagi SDM kesehatan di Provinsi Papua dalam formasi rekrutmen CPNS 2018 oleh Kemenpan RB.

Pasalnya, sejak 2015, dimana rekrutmen CPNS tidak ada lagi pasca terbitnya moratorium yang dikeluarkan Presiden Jokowi, Pemda Papua secata aturan pun tidak dapat mengangkat tenaga kontrak atau honor karena rendahnya fiskal daerah. Sementara kebutuhan akan SDM Kesehatan bagi Papua sangat urgen.

 

“Sesuai data Kemenkes menunjukkan bahwa produksi tenaga kesehatan setiap tahun sangat tinggi. Tetapi distribusinya ke seluruh Indonesia tidak merata. Kita tidak bisa harapkan hanya dokter PTT yang datang setahun dan bekerja lalu pulang meninggalkan masyarakat pasien yang sudah dilayaninya. Semestinya ada aturan khusus yang disiapkan Kemenpan RB bagi Papua dalam hal rekrutmen tenaga kesehatan ini agar cepat terpenuhi kuota yang dibutuhkan,” kata Rumbiak.

 

Sementara itu, Kepala Bidang Sekretariat UP2KP Alexander Krisifu menambahkan, saat ini pemerataan tenaga kesehatan belum merata untuk seluruh daerah, terutama untuk Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DPTK). Karena itu penting untuk menempatkan tenaga kesehatan yang lengkap di daerah tersebut. Untuk mendukung upaya peningkatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan di DPTK salah satunya adalah penyediaan jumlah, jenis dan kualitas tenaga kesehatan yang memadai.

 

“Kita apresiasi kebijakan Kemenkes seperti ini. Tetapi untuk Papua, fakta hari ini menunjukkan bahwa di DPTK, ancaman KLB dan wabah sering terjadi. Ini disebabkankarena tidak semua puskesmas aktif, SDM Kontrak kadang ingin cepat mutasi karena tidak betah akibat masalah keamanan dan minimnya fasilitas,” katanya.

 

 

Sementara pergantian tenaga kontrak membuat tenaga kontrak baru harus belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan dan budaya setempat. Ini kan tidak efektif. Karena itu, solusinya ya perbanyak kuota SDM Kesehatan bagi Papua pada formasi CPNS 2018 ini sehingga mereka bekerja dan mengabdi secara permanen. “Malah sangat bagus jika tenaga kontrak yang ada kita priorotaskan jadi PNS. Dan jika bisa perlu ada kebijakan khusus proses seleksi CPNS untuk Papua tidak pakai sistem komputerisasi,” kata Krisifu. (Humas UP2KP)