Wakil Wali Kota Jayapura Ir. H. Rustan Saru, MM saat memberikan sambutannya pada pembukaan FDG di Aula Serba Guna Kantor Distrik Abepura. (Elsye /HPP)

JAYAPURA  (LINTAS PAPUA)  – Wakil Wali Kota Jayapura Ir. H. Rustan Saru, MM menngungkapkan bahwa pemanfaatan eksploitasi air tanah diwilayah Kota Jayapura perlu dioptimalkan secara baik sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna meningkatkan pembangunan di Kota Jayapura.

“Eksploitasi air tanah bagi para pelaku usaha bisnis di Kota Jayapura harus terkena pajak daerah, untuk itu perlu diskusikan dengan baik. Karena segala potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Jayapura yang tiap saat kita eksploitasi air tanah ada pajak yang wajib dibayar,” ucap Rustan kepada peserta pada kegiatan Fokus Diskusi Grup (FDG) kajian penentuan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) Kota Jayapura, di Aula Serba Guna Kantor Distrik Abepura, Rabu (16/5).

Rustan menjelaskan penggunaan air tanah untuk air minum dan mencuci dapat dikenakan nilai pajak disesuaikan dengan lokasi tempat air tanah tersebut digunakan, sedangkan yang tidak dikenakan pajak pengelolahan air tanah, seperti rumah tangga, perikanan, pertanian termasuk tempat ibadah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan (DLHK) Kota Jayapura Ir. Katty Kailola mengatakan Fokus Diskusi Grup (FDG) yang digelarnya dalam rangka kajian penentuan NPAT Kota Jayapura bertujuan untuk mengetahui pemanfaataan air tanah tanpa ijin banyak dilakukan di kota jayapura, sedangkan pemanfaatanya wajib memiliki surat ijin pengambilan air tanah.

“Karena pemanfaatan air tanah secara terus menerus dapat berdampak negatif pada penurunan tanah dan pencemaran lingkungan,” lanjutnya.

Untuk itu, berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang  Air Tanah, dirinya menyampaikan bahwa perlunya penyusunan Peraturan Wali Kota Jayapura terkait dengan pengelolaan air tanah.

Adapun kegiatan FDG akan berlangsung selama 16-17 mei 2018, dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh adat Port Numbay, pengusaha, akademisi Universitas Cenderawasih dan pemateri dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua. (Elsye Sanyi / Koran Harian Pagi Papua)