Kemenpan Sikapi Formasi CPNS 2018 Untuk  Papua

0
237
Direktur I UP2KP, Agus Raprap ketika menyerahkan data kebutuhan tenaga kesehatan kepada Kepala Pengelola Sistem Informasi Manajamen Kepegawaian pada Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB, Haris Sandi, A.md, Kamis (17/05/2018) di Jakarta. (HUMAS UP2KP)
Direktur I UP2KP, Agus Raprap ketika menyerahkan data kebutuhan tenaga kesehatan kepada Kepala Pengelola Sistem Informasi Manajamen Kepegawaian pada Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB, Haris Sandi, A.md, Kamis (17/05/2018) di Jakarta. (HUMAS UP2KP)

JAKARTA (LINTAS PAPUA)  –  Kepala Pengelola Sistem Informasi Manajamen Kepegawaian pada Deputi SD Aparatur Kemenpan RB, Haris Sandi, A.md mengatakan, rekrutmen SDM kesehatan dan pendidikan adalah program wajib dari pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemenpan RB di setiap formasi CPNS. Oleh karena itu, sudah wajib hukumnya pada CPNS 2018 ini, Kemenpan RB akan menyediakan kuota itu.

 

“Kami ini alokasi secara nasional dan kita sebarkan ke-542 kabupaten kota. Tapi jika ada usul tenaga kesehatan secara spesifik, kami bisa perhatikan hal itu sambil melihat belanja pegawai dan usia pensiun. Peluangnya ada, sepanjang ada usulan kepada kami secara akurat. Nah kenyataan selama ini tenaga teknis yang banyak. Padahal tenaga kesehatan kan tenaga urgen yang tak bisa diganti,” kata Haris, dalam rapat konsultasi bersama Tim UP2KP.

 

Menurut Haris, usulan yang disampaikan harus melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat selaku teknis administratifnya. Masing-masing SKPD akan menyampaikan kebutuhan tenaga SDM kepada BKD untuk selanjutnya dievaluasi.

Suasana konsultasi antara UP2KP dan perwakilan K Kepala Pengelola Sistem Informasi Manajamen Kepegawaian pada Deputi SD Aparatur Kemenpan RB. (HUMAS UP2KP)

“UP2KP harus mengawal dan menginventaris daerah-daerah mana yang sudah menyampaikan usulannya ke BKD di setiap kabupaten. Jika memang di sana ditemukan kuota untuk SDM Kesehatan sangat kecil, UP2KP silahkan mendorong itu ke BKD setempat agar diprioritaskan atau ditambahkan kuotanya lalu diusulkan kepada kami. Surat usulan itu harus ditandatangi PPK agar kuat, jangan hanya BKD, Sekda atau Walikota/Bupati,” kata Haris.

 

Sementara itu menanggapi persoalan mutasi sejumlah SDM Kesehatan, Haris mengatakan kuncinya ada di PPK. Ia menjelaskan dalam surat yang dikeluarkan Kemenpan RB dalam formasi CPNS tahun 2013 ditegaskan bahwa setiap CPNS membuat pernyataan bahwa apabila diterima, seorang pegawai siap ditempatkan dimana saja dan tidak boleh pindah sebelum bertugas 10 tahun. Surat pernyataan itu ditandatangani di atas meterai.

 

Terkait proses rekrutmen, Haris meminta UP2KP melakukan pelatihan atau simulasi Computer Assisted Test (CAT) atau komputerisasi itu. Sebab menurut Undang-Undang, ASN wajib ikut CAT atau komputerisasi dalam proses rekrutmen.

 

“Jadi harus diberikan simulasi. Ini juga yang jadi penyebab CPNS 2014, Papua dan Papua Barat dibekukan karena alasannya tidak siap pakai sistem CAT. Sampai kapan Papua tetap tertinggal sementara di NTT yang di daerah gunung saja bisa? Solusinya ya buatlah simulasi atau pelatihan bagi para calon itu,” tegas Haris.

 

Kegiatan audiens ini diikuti oleh 6 orang terdiri dari Direktur I UP2KP Agus Raprap, Direktur Harian UP2KP Esau Rumbiak, Kepala Bidang Sekretariat Alexander Krisifu, Anggota Bidang Litbang Hidayat Wairoy, Bendahara UP2KP Maxi Simaela dan Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi Gusty Masan Raya.

 

Sesuai rencana, Jumat (18/05/2018), Tim UP2KP akan melakukan audiens dengan Komisi II dan Komisi IX DPR RI yang membidangi Sumber Daya Manusia dan Kesehatan di Gedung Nusantara I.

 

Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP),  sebuah lembaga non struktural yang dibentuk oleh Gubernur Papua melalui Pergub Nomor 16 Tahun 2013 dengan tugas pokok mengawal dan mendorong pembangunan kesehatan di Provinsi Papua. (Humas UP2KP)