Betty Puy :  Harus Direalisasikan Kesetaraan dan Keadilan Gender

0
65
Kepala Dinas P3AKB Kota Jayapura, Betty A Pui, saat diwawancara di Kantor Wali Kota Jayapura. (Eveerth Joumilena /HPP)
Kepala DP2AK Kota Jayapura Betty Puy Bersama Wakil Wali Kota Jayapura dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura. (Esye  /HPP)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Kepala Dinas Perempuan, Pemberdayaan Anak dan Keluarga Berencana (DP2AK) Kota Jayapura, Betty Puy mengatakan,  bahwa saat ini manifestasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender di kalangan masyarakat itu timbul dari keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting dibandingkan jenis kelamin lainnya, peminggiran secara ekonomi, pembagian tugas yang memberatkan salah satu jenis kelamin dan kekerasan seperti serangan terhadap fisik, mental, seksual dan ekonomi.

“Gender tidak menjadi masalah apabila dilakikan secara adil, karena akan menguntungkan kedua belah pihak,” ujar  Betty Puy,  di Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (17/5).

Betty mengungkapkan wujud kesetaraan dan keadilan diantaranya akses yakni kesempatan yang sama diberikan kepada perempuan dan laki-laki pada sumber daya oembangunan. Kemudian partisipasi dimana perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan melalui tarap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan oemantauan pembangunan.

Kepala Dinas P3AKB Kota Jayapura, Betty A Puy, saat diwawancara di Kantor Wali Kota Jayapura, dalam sebuah kesempatan. (Eveerth Joumilena /HPP)

“Selanjutnya, kontrol ialah perempuan dan laki-laki diikutkan dalam proses pengambilan keputusan untuk penguasaan sumber daya pembangunan. Serta yang terakhir yaitu manfaat. Manfaat yang dimaksud adalah pembangunan harus dapat memberikan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki,” sambungnya.

Sehingga, strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dalam pembangunan. (Elsye Sanyi / Koran Harian Pagi Papua)