Direktur Eksekutif UP2KP drg. Aloysius Giyai, M.Kes ( duduk tengah) bersama anggota UP2KP. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) menyatakan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe B Merauke, belum didukung dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

“Rumah sakit tipe B itu belum didukung amdal. Pertama kali penyediaan dokumen amdal, penanggung jawab masih menggunakan lokasi pembangunan laborarium, bukan lokasi di lapangan,” kata Kepala Bidang Respons Emergensi Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan (UP2KP),  Darwin Rumbiak, di Jayapura, Rabu (16/5/2018)

Ia mengatakan, hingga kini pun tim pengkajian amdal belum beraktivitas di lokasi pembangunan rumah sakit tipe B itu, sehingga juga belum memberikan persetujuan.

“Itu yang menjadi kendala pertama. Kendala kedua setelah tim UP2KP melakukan penelusuran pada pertengahan April 2018, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke mengatakan bahwa ada kebijakan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terkait pembangunan rumah sakit tipe B itu, akan tetapi RSUD tipe C Merauke terus dibangun,” katanya.

Ilustrasi Obat – obatan. bagian dari pelayanan kesehatan yang harus dikontrol untuk keperluan pasien.
(Istimewa)

Darwin mengatakan,  bukannya RSUD Merauke menyediakan dana untuk persiapan rumah sakit tipe B tetapi terus membangun RSUD Tipe C.

Setelah tim UP2KP mengecek, Direktur RSUD tipe C Merauke menyatakan bahwa belum bisa mengalokasikan dana untuk pembangunan rumah sakit tipe B karena secara aturan RSUD tipe C Merauke tidak bisa menyediakan dana untuk pembangunan rumah sakit tipe B.

Jika RSUD tipe C Merauke mengeluarkan dana untuk pembangunan rumah sakit tipe B berarti sudah menyalahi aturan.

Sesuai aturan RSUD tipe C minimal mengeluarkan dana untuk relokasi rumah sakit.

“Akan tetapi kalau menyediakan dana untuk pembangunan rumah sakit tipe B maka menyalahi aturan dan akan terkena masalah dan diperiksa,” katanya.

Akhirnya, menurut Darwin, RSUD Merauke tetap berkomitmen untuk membangun rumah sakit untuk persiapan akreditasi rumah sakit tersebut.

Selain itu, kata Darwin, pembangunan rumah sakit tipe B itu juga masih terkendala permasalahan tanah.

Ketika Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke dijabat oleh Stev Osok, sempat terjadi pembelian tanah dari masyarakat atas nama pemerintah untuk pembangunan rumah sakit tipe B.

Hanya saja tanah yang dibeli atas nama Stev Osok bukan atas nama Pemerintah Kabupaten Merauke.

“Itu menjadi kendala sehingga amdal dan perizinan belum bisa diberikan karena tanah itu dibeli bukan atas nama Pemerintah Kabupaten Merauke tetapi atas nama Stev Osok selaku Kepala Dinas Kesehatan,” tambah dia. (LKBN ANTARA / KORAN HARIAN PAGI PAPUA)