Penjabat Gubernur  Papua Sesalkan Pemalangan Fasilitas Umum dan Bandara di Pegubin

0
365
Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo menerima aspirasi dari masyarakat setempat saat mengunjungi Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, beberapa pekan lalu. (ISTIMEWA)
Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo menerima aspirasi dari masyarakat setempat saat mengunjungi Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, beberapa pekan lalu. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Pemerintah Provinsi Papua menyesalkan tindakan masyarakat yang melakukan pemalangan sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin).

Tindakan itu juga dinilai Penjabat Gubernur Papua,  Soedarmo, sangat tidak menghormati kesepakatan yang telah dibuat bersama Forkompinda, saat dirinya mengunjungi wilayah tersebut beberapa pekan lalu.

“Padahal saya juga sudah mengirim tim ke Pegubin untuk menyelesaikan masalah mereka. Sebab intinya Pemprov Papua ini sudah sangat komunikatif. Namun, jangan karena ada kepentingan lalu roda pemerintahan dihambat,” keluhnya saat diwawancara pers, kemarin, di Jayapura.

Menurut Soedarmo, jika kelompok masyarakat tersebut masih saja melakukan pemalangan sejumlah fasilitas umum, pihaknya siap mengambil tindakan tegas. Sebab roda pemerintahan maupun pembangunan, tak boleh dihambat.

“Intinya kalau ada yang menghambat jalannya roda pemerintahan, kita (terpaksa) harus mengambil tindakan tegas,” katanya.

Sementara menyoal ketidaksukaan masyarakat terhadap kebijakan bupati, dia berharap sasarannya hanya menyampaikan aspirasi kepada pimpinan daerah setempat saja. Jangan sampai, fasilitas umum lain dipalang, hingga merugikan warga lainnya yang hendak beraktivitas.

“Kan sejak awal saya sudah menerima aspirasi mereka. Itu kan kami menghargai apa yang diaspirasikan. Bahkan saya bawa Forkompinda juga ke Pegubin. Ini artinya saya sudah sangat komunikatif sebagai penjabat gubernur. Saya harap niat baik kita ini dihargai juga oleh mereka,” harapnya.

Disinggung mengenai permintaan pergantian bupati, Soedarmo menyebut hal itu bukan menjadi kewenangannya. Sebab untuk mengganti seorang kepala daerah wajib mengikuti peraturan yang berlaku.

“Tidak bisa kita sembarangan mengganti sebab ini negara hukum. Intinya tidak bisa seorang bupati begitu saja bisa dicopot kemudian diganti. Kalau tidak suka ada prosedur yang mesti dijalankan. Makanya saya minta mereka bersabar sambil tunggu proses yang sedang berjalan. Sebab kalau masih berbuat seperti itu, saya juga akan bertindak tegas,”tutupnya. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here