Penetapan Daftar Pemilih Tetap Harus Dievaluasi

0
57

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Belum ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada beberapa kabupaten di Papua, terus disoroti oleh Anggota DPR Papua, Nioluen Kotouki.

 

Untuk itu, pihaknya mendesak penyelenggara untuk benar-benar melaksanakan fungsi tugasnya sesuai amanah undang-undang.

 

Nioluen mengatakan, jika dari 29 kabupaten/kota, pelaksanaan pemutakhiran data sudah berjalan secara baik di beberapa kabupaten, namun ada beberapa kabupaten berjalan tidak rasional.

 

“Untuk itu, saya minta Panwas untuk mengawasi ketat pelaksanaan penetapan DPT ini, lebih khusus untuk Kabupaten Lanny Jaya dan Jayawijaya. Sebab, di Lanny Jaya sudah dua kali pleno ditunda. Artinya, ada unsur-unsur sebuah kesengajaan, sehingga harus konsekuen menegakkan aturan. Jika KPU salah, ya katakan salah,“ tandasnya.

 

Sebab, kata Nioluen, untuk di Lanny Jaya data DAK2, DP4 dengan penetapan DPT tidak seimbang, artinya jumlah DPT lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah itu.

 

Parahnya lagi, di Lanny Jaya tidak dilakukan pleno penetapan DPS di tingkat distrik dan PPS. Tapi dilakukan langsung di KPU. Itu kan tidak benar, sehingga harus ditinjau ulang. Bahkan, pada beberapa distrik, jumlah DPT lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk.

 

Menurutnya, untuk penetapan DPT ini, mestinya penyelenggara harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, karena mereka yang mempunyai data lengkap.

 

“Tim kampanye kandidat mengajukan keberatan ke Bawaslu, namun tidak ditanggapi serius. Padahal, ini bisa memicu konflik di tengah masyarakat,“ tandasnya.

 

Untuk itu, ia meminta agar penetapan DPT ini harus dievaluasi secara total sehingga benar-benar akurat. “Bawaslu harus melihat dengan baik. Jika melihat ada yang masuk unsur pidana atau administrasi, ya harus kasih sanksi saja sesuai aturan yang berlaku,“ pungkasnya. (bat/ab /Koran Harian Pagi Papua)