Kantor Gubernur Provinsi Papua. (Erwin /HPP)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini menerbitkan keputusan nomor 100-53 Tahun 2018 tentang peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2016, dimana Provinsi Papua menjadi yang terendah dari 33 provinsi yang ada di Indonesia.

Provinsi tertimur di Indonesia ini mendapat skor 2.3086. NIlai itu bahkan masih dibawah Provinsi Papua Barat yang menghuni peringat 29 dengan skor 2.5371.

Pencapaian ini tentu sangat memprihatinkan disaat Pemprov Papua tengah gencar-gencarnya memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan di segala aspek. Diantaranya dengan melakukan sejumlah terobosan maupun kerja sama dengan beberapa lembaga negara.

Yakni, kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tentunya disamping untuk menyelamatkan uang negara, juga untuk menertibkan pengelolaan keuangan. Disamping itu, penerapan e-govenrment, e-musrebang, e-perijinan serta lainnya agar pelayanan pemerintahan berjalan lebih maksimal.

Asisten Bidang Umum Setda Papua, Elysa Auri ketika dikonfirmasi pers terkait pemeringkatan itu menyatakan, sedang berupaya bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan di provinsi ini.

“Terkait (pemeringkatan) itu kita sedang berusaha ke lampu “hijau”. Sebenarnya ini hanya karena laporan di OPD (yang belum maksimal). Sebab laporan ini kan mengenai penyelenggaraan pemerintahan di provinsi”.

“Kalau mereka (OPD) bangun satu komitmen bersama, pasti hasilnya bagus. Tapi ini juga kembali kepada rencana strategis dan rencana kerja di OPD,” terang dia, pekan kemarin.

Tak hanya pemerintah provinsi, sejumlah kabupaten di Papua pun turut berada di urutan terbawah dalam pemeringkatan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dari 397 kabupaten yang ada.

Dimana Kabupaten Paniai menjadi yang terendah dengan skor 1.0864, Kabupaten Deiyai satu strip diatasnya dengan 1.2849. Kemudian Yahukimo, Puncak Jaya, Sarmi, Mamberamo Raya, Dogiyai, Lanny Jaya, Supiori, Nduga, Nabire, Mambramo Raya serta lainnya yang masuk di urutan 30 paling bawah.

Hanya Kota Jayapura yang setidaknya menyelamatkan “muka” Provinsi Papua dengan berada di urutan 56 dari 93 kota secara nasional. Kota Jayapura mendapat skor 3.0224 yang bahkan berada diatas Kota Manado, Medan dan Bandar Lampung.

Inspektur Provinsi Papua Anggiat Situmorang kepada pers via telepon selulernya membenarkan hasil evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota 2016, dimana Provinsi Papua menjadi yang terendah.

Kendati begitu, skor yang dihasilkan sudah meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hanya saja, provinsi lain juga makin baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga Provinsi Papua belum bisa mencapai peringkat yang lebih tinggi. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)