Sekretaris Pokja Perempuan MRP, Orpa Nari. (Lea /HPP)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Sekretaris Pokja Perempuan MRP, Orpa Nari menilai bahwa sejauh ini kaum perempuan masih minim keterlibatan mereka dalam kancah perpolitikan, khususnya di bursa Pilkada. Kondisi ini dikatakan Orpa, lantaran memang ruang bagi perempuan masih sangat terbatas, padahal kesetaraan gender merupakan perjuangan besar kaum perempuan untuk melakukan terobosan-terobosan untuk berkarya.

“ Mereka (kaum perempuan) memiliki aset, potensi dan kualitas yang bisa dikembangkan. Kami melihat keterlibatan perempuan seperti dalam pemilihan legislatif hanya sebatas untuk memenuhi kuota 30 persen perwakilan perempuan,” ujar Orpa Nari, di Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (7/5/2018)

Menurutnya, perempuan sudah saatnya untuk tampil dalam kesetaraan termasuk dalam urusan perpolitikan. Bahkan ia mengatakan pihaknya terus melakukan upaya edukasi kepada kaum perempuan.

“Itu akan terus kami dorong,” singkatnya.

Semangat  seperti ini harus terus dipacu agar partisipasi perempuan dalam berpolitik bisa semakin meningkat. Apalagi di Provinsi Papua, dari 28 kabupaten/1 kota belum ada perempuan Papua yang jadi bupati, wali kota atau gubernur.

Kantor Majelis Rakyat Papua di Kotaraja (Eveerth Joumilena / Koran Harian Pagi Papua)

“Baru Kabupaten Sarmi, itupun jabatannya wakil bupati. Makanya kita akan persiapkan figur-figur kaum kita dari sekarang untuk memimpin negerinya kedepan,” katanya.

Orpa cukup menyayangkan  partai politik yang cukup sulit mengakomodir keterlibatan perempuan dalam kancah perpolitikan. Banyak parpol yang belum serius melirik perempuan sebagai arah politik ke depannya.

“Harusnya parpol mengusung figur perempuan dalam Pilkada. Perempuan bisa lebih tampil dan serius memiliki visi dan misi yang kuat, khususnya dalam memberikan perlindungan bagi kaum perempuan dan anak,” katanya.

Sosialisasi penguatan kapasitas bagi perempuan yang digelar Pokja Perempuan MRP di Aula Tabitha. (Lea /HPP)

Lebih lanjut, Orpa menekankan,  bahwa perempuan memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional maupun daerah.

“Ingat, perempuan adalah salah satu tolak ukur indeks pembangunan nasional. Ketika perempuan tidak diberikan ruang untuk berpolitik, maka ini adalah bentuk cidera dalam berdemokrasi,” tandasnya. (Lea  / Koran Harian Pagi Papua)