Penjabat Gubernur Papua  Dorong  Pembentukan Ormas  Perempuan

0
607
Penjabat Sementara (PJs) Gubernur Papua, Soedarmo. ((Erwin / HPP)
Penjabat Sementara (PJs) Gubernur Papua, Soedarmo. ((Erwin / HPP)

JAYAPURA  (LINTAS PAPUA)  –  Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo mengaku, bangga dengan kehadiran sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) perempuan di seluruh bumi cenderawasih. Soedarmo yang juga menjabat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pun ingin mendorong pembentukan ormas perempuan agar tumbuh “subur” diatas tanah ini bahkan diseluruh Indonesia.

“Sebab saya tahu ormas perempuan sampai hari ini tidak pernah membuat hal-hal yang kita anggap melanggar aturan yang ada”.

“Karena itu, saya harap nanti terus muncul ormas perempuan yang lebih banyak dibandingkan yang lain,” terang Gubernur Soedarmo di Jayapura, saat menghadiri pengukuhan kepengurusan FPPI periode 2018 – 2022, di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, pekan lalu.

Dia kemukakan, baru-baru ini pemerintah melalui kementerian dalam negeri, telah mencabut izin satu ormas yang dinilai telah melakukan satu kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila. Ormas tersebut, yakni Hizbut Tahrir Indonesia disingkat HTI).

Pencabutan ormas itu, dinilai sudah tepat sebab dinilai sangat meresahkan. “Makanya dengan berat hati pemerintah melalui Peraturan Pengganti Undang Undang (Perpu) mencabut ormas itu, walaupun masih ada gugatan. Tapi saya yakin dan percaya pengadilan akan menolak gugatan itu,” tuturnya.

Dia berharap semua ormas yang ada dapat benar-benar menjunjung tinggi dasar negara kesatuan republik Indonesia, yaitu Pancasila.

“Untuk itu, saya minta kita semua ormas yang ada terus tingkatkan dan pelihara masalah kebhinekaan dan keberagaman. Karena itu kodrat daripada Tuhan yang mana kuasa dan keniscayaan yang harus diterima. Namun juga harus dipelihara supaya menjadi kekuatan bagi bangsa dan negara ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo dalam kunjungannya ke Jayapura, Papua, mengingatkan seluruh ormas yang ada agar tidak menyesatkan masyarakat dengan ajaran dan pemahaman menyimpang, yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Ada 367.172 organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Kalau ormas agama silahkan berdakwah sesuai agamanya. Tapi jangan membuat masyarakat sesat,” serunya.

Ia juga mengharapkan pemerintah dan masyarakat untuk saling mengkontrol satu sama lain, saling mengingatkan dan berani menentukan sikap siapa kawan dan lawan. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here