Masyarakat Biak dalam sebuah kegiatan bersama Menteri Yohana Yembise beberapa waktu lalu. (ISTIMEWA)

 

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise menyayangkan ketidakpahaman sejumlah pemeritahan di daerah yang belum menempatkan perempuan dan anak sebagai urusan wajib.

“Makanya saya harus jalan ke banyak daerah untuk menjelaskan secara langsung kepada para pihak terkait. Namun makin lama semua mulai sadar, tapi masih banyak hal belum dilakukan seperti menetapkan kabupaten dan kota layak anak di seluruh wilayah,” terang Yohana dalam kunjungannya ke Jayapura, pekan lalu.

Dia berharap peluncuran kabupaten layak anak menjadi pekerjaan rumah bagi kepala dinas pemberdayaan perempuan dan anak di provinsi, agar dapat memfasilitasi sekaligus mendorong terlaksana di seluruh wilayah di Bumi Cenderawasih.

“Sebab saya mau tekankan bahwa perempuan dan anak yang akan menyelamatkan tanah ini. karena itu mari kita jaga perempuan, angkat, muliakan, serta hormati mereka. Jangan ada kekerasan dalam segala bentuk kepada perempuan. Baik fisik, psikis maupun seksual”.

Menteri Yohana Yembise, dalam sebuah kegiatan. (istimewa)

“Sebab perlu kita tahu saat ini sudah banyak sekali terjadi dimana perempuan banyak ditelantarkan. Akibatnya perceraian semakin tinggi dan anak-anak jadi korban. Saat ini saja hampir 300 ribu sehari yang menggugat cerai di pengadilan. Makanya, perempuan dan anak harus jadi persoalan penting sebab jika keluarga hancur maka negara pun demikian. Sebaliknya jika keluarga kuat negara pun demikian,” ucap dia.

Menurut dia, saat ini pihaknya tengah fokus untuk mendorong sejumlah program inovasi untuk perempuan dan anak. Dimana baru-baru ini, pihaknya pun telah membuka sekolah perempuan di Waropen.

Dirinya juga mendorong program pengiriman 27 perempuan dari Waropen untuk belajar sekolah wanita di Poso. Dari pelatihan itu, diharapkan 27 perempuan ini sekembalinya ke Waropen, dapat menjadi fasilitator yang mendampingi ibu-ibu di wilayahnya.

“Karena itu, saya mohon kita semua sepakat membangun komitmen bersama untuk bisa membangun perempuan dan anak di Papua. Saya harap hal ini menjadi komitmen kita semua pemerintahan yang ada di atas tanah ini,” imbaunya. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)