Wujudkan Pilkada Damai,  LMA Port Numbay  Ajak Semua Pihak Taat Aturan

0
415
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, George A. Awi . (ISTIMEWA)
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, George A. Awi . (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, George A. Awi mengajak  kepada seluruh pihak agar semua aktifitas Pilkada serentak baik di tingkat kabupaten maupun provinsi yang nantinya bermuara di Kota Port Numbay dapat mengikuti aturan yang ada.

 

Hal ini diungkapkaN, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, George A. Awi., sekaligus mengingat situasi Pilkada di Papua saat ini semakin hangat seiring berjalannya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua yang akan digelar pada Juni mendatang.

“Atmosfer Pilkada di Papua makin hangat dan kita juga menyadari hal itu. Saya menghimbau serta berharap agar semua aktifitas pemilihan kepala daerah yang akan bermuara di kota Port Numbay (Jayapura -red) dapat mengikuti aturan yang ada,” kata Awi kepada wartawan di Mapolda Papua, Senin (30/4) siang.

Ia menuturkan, pihaknya bersama para tokoh adat baik di wilayah pesisir dan pegunungan tengah Papua akan membuat komitmen Pilkada Damai dan meminta kedua kandidat pasangan calon (Paslon) Gubernur/Wakil Gubernur, tim sukses dari kedua kandidat, pimpinan partai politik, serta KPU dan Bawaslu untuk hadir menyatakan komitmennya mewujudkan Pilkada Damai di Papua.

Menurut Awi, dalam mengawal terwujudnya Pilkada Damai, semua instansi yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada harus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing serta memberikan pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat.

“Kewajiban partai politik untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Para Paslon yang bertarung dalam Pilkada harus menjual ide dan program agar pemikiran masyarakat dapat terbuka. Tetapi yang terjadi selama ini masyrakat dikorbankan untuk mengejar kepentingan selama 5 tahun,” tandasnya.

Dikatakan, sebagai aparat penegak hukum, kepolisian harus berani mengambil langkah-langkah persuasif bahkan preventif terhadap para oknum yang bermaksud menciderai proses Pilkada. Selain itu, dirinya menghimbau kepada hakim agar lebih mengedepankan langkah-langkah kultural dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait Pilkada agar selaras dengan cita-cita Pilkada Damai.

“Kami meminta Kapolda dan juga unsur pengadilan harus tegas memberlakukan hukum. Hakim jangan hanya menguasai hukum positif saja, tetapi juga harus mengetahui tentang hukum adat agar tidak mengambil keputusan yang dapat menimbulkan konflik,” harap Awi.

Tak lupa, dirinya mengingatkan KPU dan Bawaslu sebagai pihak penyelenggara agar bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi Pilkada sampai ke kampung-kampung. “Yang membuat kami heran adalah selama ini yang aktif mengadakan sosialisasi (Pilkada) dan tatap muka adalah Polisi, tetapi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara tidak pernah melakukan sosialisasi maupun tatap muka untuk menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, sehingga kami berjalan dengan ketidak tauhan kami,” pungkasnya. (Paul /Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here