UP2KP Data Pasien Yang Belum Memiliki NIK

0
285
Suasana Pelayanan kesehatan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat asli Papua. (istimewa)
Suasana Pelayanan kesehatan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat asli Papua. (istimewa)

 

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) segera membentuk tim untuk mendata pasien Orang Asli Papua (OAP) yang belum punya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak terdata sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giyai di Jayapura, Rabu, menjelaskan tim UP2KP akan ditugaskan ke rumah sakit yang melayani KPS yakni RSUD Jayapura, RSUD Abepura, RS Jiwa Abepura, RSUD Yowari dan RSUD Kwaingga.

Selan itu, juga empat rumah sakit mitra seperti RS Bhayangkara, RS Angkatan Laut, RS Dian Harapan dan RS Marthen Indey.

“Tugasnya untuk mengambil data pasien Orang Asli Papua (OAP) yang tak masuk kuota BPJS dan yang belum memiliki NIK,” ujarnya.

Selain itu, setiap bulan perlu ada koordinasi pelaporan data peserta KPS tanpa NIK yang terjaring dari format pengisian yang dititipkan di setiap loket administrasi layanan kesehatan itu.

“Jadi data tersebut diambil, divalidasi dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Papua,” katanya.

Menurut Aloysius, pihaknya akan mengeluarkan surat keterangan yang menegaskan bahwa mereka merupakan masyarakat tak mampu berkoordinasi dengan Dinas Sosial.

Selanjutnya, UP2KP berkoordinasi lagi dengan pihak Dukcapil untuk penerbitan NIK calon peserta BPJS kesehatan tersebut.

“Ini salah satu cara agar kita tak rugi. Orang BPJS yang malah memberi kelonggaran seperti ini sebagai solusi kekurangan NIK,” kata Aloysius.

Alternatif kedua yang disiapkan, kata Aloysius, jika selama ini dana KPS yang dikirim Pemprov Papua ke Rumah Sakit maka 50 persen untuk dana KPS komplementer diambil untuk membayar premi BPJS guna integrasi KPS-JKN KIS.

“Dua alternatif ini kita ambil untuk antisipasi kerugian bagi rakyat Papua. Sebab saya tidak mau gara-gara integrasi ini, rakyat Papua yang selama ini sudah menikmati layanan kesehatan gratis tiba-tiba tak dilayani lagi dan diminta bayar,” tegas Aloysius.

Alternatif ketiga, kata dia, ialah memotong 15 persen dana Otsus Bidang Kesehatan yang dikirim ke kabupaten/kota untuk dijadikan dana premi BPJS.

Kecuali tujuh kabupaten yang pada 2018 sudah melakukan integrasi dengan JKK-KIS yakni Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Biak, Mimika, Merauke, Bouven Digoel dan Kabupaten Mappi.

Sementara dana KPS ke rumah sakit tetap menjadi dana komplementer untuk mendukung BPJS.

Sumber dana lain bagi premi ialah sumber dana yang tidak mengikat seperti APBD daerah atau dana hibah lain.

“Sudah kita hitung, dananya sebesar Rp280 miliar lebih untuk bayar premi tiap tahun. Karena itu, tim integrasi KPS saya minta siapkan bahan kita presentasi segera ini ke Penjabat Gubernur dan DPR Papua pekan ini,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Kesehatan Papua dr Silwanus Sumule, SpOG(K) mengatakan berdasarkan data BPJS Divisi Regional XII Papua-Papua Barat, cakupan kepesertaan JKN-KIS di Provinsi Papua hingga 1 Maret 2018 sebanyak 3.544.723 jiwa atau 75.64 persen dari total jumlah penduduk di provinsi ini sebanyak 4.666.108 jiwa.

“Berarti Pemprov Papua tinggal tanggung premi penduduk yang belum ter-cover JKN-KIS sebanyak 1.121.385 jiwa ke BPJS Papua dengan dukungan anggaran sebesar Rp280 miliar lebih,” tambah Silwanus.

Sementara itu, Direktur I UP2KP Agustinus Raprap mengatakan di berbagai kelurahan di Kota Jayapura, banyak kartu KIS yang tak terbagi.

Seturut data di Papua ada 2.8 juta kartu peserta KIS, sehingga BPJS semestinya bisa berkoordinasi dan memanfaatkan potensi itu. (LKBN ANTARA/ MUSA ABUBAR / HPP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here