Timotius Demetouw : Sosialisasi SOP Harus Lahirkan Program Reformasi Birokrasi

0
103
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura, DR. Timotius J. Demetouw, SE, M (Irfan/HPP)

 

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura, DR. Timotius J. Demetouw, SE, M (Irfan/HPP)

 

SENTANI (LINTAS PAPUA) Sosialisasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) Setda Kabupaten Jayapura bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (27/4/2018).

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura, DR. Timotius J. Demetouw, S.E., M.Si., membuka secara resmi kegiatan tersebut.

Menurut Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura, DR. Timotius J. Demetouw, S.E., M.Si., kegiatan sosialisasi SOP itu diharapkan dapat menghasilkan program reformasi dan birokrasi di Kabupaten Jayapura.

“Dengan adanya sosialisasi yang diadakan oleh Bagian Ortal bekerjasama dengan tim dari Kemendagri ini kiranya mampu menghasilkan sebuah program serta tolak ukur bagi kita dalam menjawab berbagai tantangan, serta dapat melaksanakan agenda reformas birokrasi yang merupakan bagian dari program Presiden,” ucap pria yang pernah menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), kepada wartawan usai membuka kegiatan tersebut.

Untuk itu, dirinya berharap, kepada peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini agar bisa menseriusinya, sehingga ke depan dalam penyusunan SOP benar-benar mengetahui dan memahaminya.

Kabupaten Jayapura yang juga merupakan salah satu kabupaten otonomi daerah (Otda), yang secara khusus melaksanakan Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua.

“Kita di daerah ini perlu melakukan tugas dan tanggungjawab itu harus secara terukur, terarah, efektif dan efisien. Sehingga untuk menuju hal itu perlu ada satu standar yakni standar operasional prosedur (SOP). Jadi, siapapun dia sebagai pejabat baik itu Eselon II, Eselon III dan Eselon IV yang ada di lingkungan Pemkab Jayapura wajib untuk menerapkan sistem SOP,” kata Asisten III.

Pembukaan Sosialisasi Penyusunan SOP (Irfan/HPP)

Karena dengan sistem SOP tersebut, kata Tomotius Demetouw, dapat menjadikan panduan bagi kita semua untuk bekerja sesuai dengan pelayanan kita kepada masyarakat.

Contoh seperti saat memberikan layanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada masyarakat, itu waktunya kita sudah tentukan yakni, kalau satu hari maka satu hari harus sudah selesai.

“Karena disitu sudah terukur dalam SOP tersebut, berapa waktu yang akan kita gunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga standar ini perlu dibuat oleh setiap OPD di lingkup Pemkab Jayapura,” tukasnya. . (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)