Ketua MUI Papua, Toni Wanggai bersama Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, saat menghadiri pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad S.A.W. di SMK YPKP Sentani, Selasa (20/3/2018) pagi.

SENTANI  (LINTAS PAPUA) – DR. H. Toni Wanggai, S.Ag, M.A., salah satu anggota Tim 6 (Enam) itu mengimbau, kepada seluruh ummat beragama yang ada di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura untuk mentaati keputusan yang telah dikeluarkan Tim 6 (Enam).

Kami imbau seluruh ummat beragama di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura untuk tetap taat terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tim 6, yang juga telah disepakati oleh Bupati Jayapura bersama unsur Forkompimda Kabupaten Jayapura, imbau Toni Wanggai yang juga Anggota MRP dari Pokja Agama, ketika dikonfirmasi wartawan usai rapat atau pertemuan dalam rangka penyerahan hasil kerja Tim 6, Senin (23/4/2018) siang.

“Hal ini harus disepakati bersama dan menjadi sebuah ujian berharga bagi kita semua serta menjadi pelajaran berharga, untuk kedepan sama-sama kita memperbaiki dan membangun kerukunan kita bersama di Kabupaten Jayapura guna menjadi seperti semboyan Khenambay Umbay dan Zona Integritas,” sambungnya.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E, M.Si, ketika berbincang-bincang dengan Ketua tim 6, Pdt. Alberth Yoku, S.Th, M.Th dan Anggota MRP Pokja Agama, Dr. H. Toni Wanggai, M.A., usai melepas 65 tokoh agama baik dari Kristen Protestan, Kristen Katolik dan Muslim, untuk berwisata rohani ke tanah suci, Kamis (23/3/2018). (Irfan /HPP)

Selain itu, dirinya juga berpesan kepada pihak-pihak lain untuk tidak membuat stagmen yang diluar daripada keputusan Tim 6 dan tidak membuat ujaran kebencian atau membuat berita hoax (bohong).

Karena dengan membuat berita hoax atau bohong, itu akan juga berdampak hukum terhadap UU ITE. Kita semua juga harus bertanggungjawab untuk menjaga kerukunan di Tanah Papua khususnya di Kabupaten Jayapura, pesannya.

Dengan 5 poin kesepakatan ini, dirinya berharap, keputusan itu bisa diterima oleh kedua belah pihak dan juga terutama poin pertama terkait pembagunan menara Masjid Agung Al-Aqsha itu, tingginya disamakan dengan kubah masjid.

Karena itu diputuskan berdasarkan dengan berpedoman pada Surat Kementerian Perhubungan Direktotrat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Nomor: AU/06/143/KOBU/Wil X/IV/2018 tanggal 3 April 2018 mengatur tentang tinggi bangunan, paparnya.

Menurut Toni Wanggai, keputusan ini dibuat bukan berdasarkan emosional dari masing-masing kedua belah pihak. Tetapi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga keputusan ini kita anggap sangat tepat dan bisa diterima dengan kedua belah pihak, tuturnya.

Selain itu, kata Toni Wanggai, terkait 8 (delapan) butir poin tuntutan dari PGGJ akan dibicarakan selanjutnya.

Di poin 5 yakni kita akan membuat rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait dengan motto Kabupaten Jayapura, Khenambay Umbay dan juga Kabupaten Jayapura sebagai Zona Integritas Kerukunan, yang akan diturunkan dalam sebuah Perda untuk mengatur kehidupan kerukunan beragama dan juga kehidupan bermasyarakat dari sisi adat kearifan lokal, katanya.

Pihaknya juga akan memunculkan poin 3 (tiga) terkait dengan pembangunan rumah-rumah ibadah yang akan menjadikan Kabupaten Jayapura sebagai simbol integritas.

Memang perlu ada simbol-simbol rumah ibadah dari seluruh umat beragama di Kabupaten Jayapura sebagai pintu gerbang Papua di ujung timur dan juga perlu ada simbol rumah ibadah yang menjadi kebanggaan umat di Tanah Papua, tegasnya.

Menurut Toni, kesepakatan ini perlu ditindaklanjuti dengan terus membangun komunikasi antar lintas agama dan juga kerja-kerja pelayanan sosial antar umat beragama.

Sehingga kedepan tidak lagi terjadi kesalahpahaman di antara umat beragama dan motto dari Kabupaten Jayapura, baik Khenambay Umbay dan Zona Integritas Kerukunan itu tetap dapat terwujud. Bukan hanya sebagai sebuah slogan saja. Tetapi, juga dapat terinplementasi guna terwujud menjadi sebuah kearifan lokal di daerah ini, tukasnya. (. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)