Inilah Sekilas Debat Kandidat Cagub Papua 2018, JOSUA vs LUKMEN

0
1114
DEEBAT KANDIDAT GUBERNUR PAPUA

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Debat kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada Sabtu malam (22/4) yang dilaksanakan di Hotel Aston Jayapura mengangkat tema ekonomi kerakyatan.

Debat diikuti oleh 2 pasangan kandidat yakni pasangan petahana Lukas Enembe – Klemen Tinal (Lukmen) dan John Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae (Joshua). Moderator debat Leviana Cherlisa terus melancarkan pertanyaan kepada dua kandidat yang disirakan langsung oleh TVRI Lensa Papua.

Debat yang dibagi empat bagian yakni bagian pertama penyampaian visi misi oleh paslon, bagiann kedua paslon menjawab 7 pertanyaan yang disusun oleh tim panelis, bagian ketiga antar paslon saling melempar pertanyaan dan sanggahan, serta dibagian keempat penutupan dengan jawaban pamungkas dari paslon.

Debat Kandidat JOSUA VS LUKMEN

Jalan debat berlangsung hangat, sejak pertanyaan pertama dilontarkan oleh moderator, mengenai pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal Papua dalam era otonomi khusus Papua.

Menurut pasangan nomor urut 1, Lukmen, strategi yang akan ditempuh untuk pembangunan sumber daya alam (SDA) berbasis kearifan lokal dengan cara meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

 

Salah satunya dengan memfasilitasi sektor pertanian tanaman pangan, penguatan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam berinovasi produksi ekonomi lokal.

Pasangan Lukmen juga akan menjamin SDA yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing daerah, merevitalisasi program strategis pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat kampung, mendorong pendapatan daerah melalui program intesifikasi dan ekstensifikasi.

Berbeda dengan paslon Lukmen, pasangan nomor urut 2, Joshua memilih strategi peningkatan partispasi masyarakat melalui ekonomi lokal.

“Peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi lokal, mikro, kecil menengah, formal dan non formal yang mengacu pada UU otsus pasal 2 ayat 41, pasal 65 ayat 2 dan perdasus no 25 ayat 13,” jawab Habel Melkias Suwae (HMS) mantap.

Selanjutnya, HMS memaparkan untuk mengoptimalkan SDA, Joshua akan mendorong berbagai sektor agar orang Papua memiliki pendapatan pasti.

“Kebijakan gerakan wajib tanam kakao, kopi, karet, pinang. Sebab budaya orang Papua adalah berkebun. Bagi mereka yang ingin berinvestasi harus memperhitungkan berapa yang akan diberikan kepada masyarakat pemilik ulayat dimana investasi ditanamkan,” terangnya.

Terkait dengan pengoptimalan SDA, tim Lukmen akan mengambil langkah kapitalisasi SDA yang dimiliki. Kata Lukmen, jika potensi yang ada di Papua dikelola secara maksmial, maka diyakini pasca Otsus, kearifan lokal bisa menjadi kekuatan, bahkan dikapitalisasi menjadi kekuatan nasional.

Pemberdayaan Ekonomi : Lukmen VS Josua

Terkait dengan pemberdayaan ekonomi, paslon Lukmen berbeda pandangan dengan paslon Josua.
Menurut Josua, kebijakan dan program yang akan diambil guna pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan membagi Papua dalam 5 kluster pembangunan menutut wilayah adat yakni Tabi, Meepago, Lapago, Animha dan Saireri.

Habel mencontohkan wilayah Tabi akan dilakukan pengembangan kakao, lalu di Animbah dapat ditanami karet dan pertanian. Di wilayah Lapago akan dikembangkan kopi, serta di Meepago akan dilakukan peningkatan pertambangan, termasuk di Saireri akan dikembangkan perikanan.

“Termasuk mama-mama Papua akan diproteksi untuk pemetaan potensi wilayah di 28 kabupaten dan 1 kota,” jelasnya.

Sementara, kubu Lukmen memilih strategi dimana pemerintah harus turun tangan melalui jamkrida sebagai penjamin modal, sehingga masyarakat bisa dapat pinjaman tanpa bunga yang tinggi. Disisi lain, pemerintah akan membantu masyarakat menyiapkan pasar.

Tidak hanya itu,Lukmen menjanjikan membangun sekolah advokasi dan diploma, serta pendampingan dari usia dini untuk memahami potensi sumber daya alam yang ada. “Semua ini sudah kami lakukan selama lima tahun lalu,” Lukas mengklaim.

Ketahanan Ekonomi

Terkait dengan ketahanan ekonomi, Lukmen juga mengklaim telah mengambil berbagai langkah terobosan yakni meningkatkan kesadaran masyarat dalam menjaga potensi daerahnya, termasuk tanah miliknya, meningkatkan kelembagaan kampung berbasis keluarga, melatih kemandirian dan rasa percaya diri OAP untuk berwiraswasta.

Sementara itu, Josua mengkritik pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh Lukmen karena masih jauh dari OAP yang tinggal di kampung – kampung.

“Untuk masyarakat Papua yang ada di kampung adalah pemberdayaan ruang pemerintah distrik. Sudah waktunya distrik diberikan ruang, karena distrik dekat kampung,” terang Habel Melkias Suwae.

Selanjutnya, terkait dengan penanggulangan kemiskinan Josua hendak mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Berbeda dengan Josua, Lukmen menilai soal penanggulangan kemiskinan bahwa perubahan telah terjadi selama 5 tahun kepemimpinan Lukmen. Ia menyorot kinerja bupati dan berpesan agar bupati tidak boleh main – main dalam mengurus rakyat.

Pengangguran

Ketika ditanya oleh moderator mengenai bagaimana strategi mengatasi pengangguran, paslon nomor urut 1, Lukas Enembe mengatakan pihaknya akan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Sementara itu, John Wempi Wetipo menawarkan konsep Papua Cerdas. Dengan Papua cerdas, maka Papua akan mendapatkan pendapatan yang pasti dengan cara pemberdayaan ekonomi rakyat, untuk kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan lokal.

“Kami akan meningkatkan iklim investasi daerah dan merevitalisasi badan usaha milik daerah,” kata Wempi gamblang.

Divestasi 51% saham Freeport

Soal divestasi saham Freeport, Josua mengatakan divestasi adalah kebijakan pemerintah pusat terhadap pemerintah provinsi Papua, dimana jika hal itu direalisasikan Pemprov Papua baru menerima 10% saham Freeport pada tahun 2022 atau setahun sebelum masa jabatan berakhir bila pasangan Lukmen terpilih lagi.

“Kami ingin membuktikan komitmen pemerintah pusat kepada Pemprov Papua, jika saham ini diberikan, maka akan dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat Papua,” tegasnya.

Sementara itu, Lukas Enembe menyanggah bahwa persoalan divestasi 51% saham Freeport bukanlah persoalan yang sederhana, sebab ia meyakini ada hak masyarakat Papua yang dilanggar.

“Sesungguhnya, kami meminta 20% tapi pemerintah kasih 10%. Saat ini belum ada jawaban dari Inalum dan Freeport kesepakatan mereka seperti apa,” ujarnya. (Fransisca)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here