Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Luar Negeri, Suzana Wanggai, dalam sebuah kegiatan. (Eveerth Joumilena / HPP)

Termasuk Dalam 13 Provinsi Penerima Yang Dikucurkan KL Senilai Rp. 21,95 Triliun

MERAUKE  (LINTAS PAPUA)  –  Menkopolhukam Wiranto selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pagi ini (Senin,red) dijadwalkan mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan di Kantor Bupati Kabupaten Merauke.

Dalam pencanangan pembangunan perbatasan yang memasuki tahun keempat tersebut, 27 Kementerian Lembaga (KL) dilaporkan mengucurkan anggaran senilai Rp21,95 triliun. Dana sebesar itu, akan dipergunakan membiayai keperluan pembangunan wilayah perbatasan di 13 provinsi dan 41 kabupaten/kota, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Sementara Provinsi Papua, dijatahi Rp 2,5 triliun untuk membiayai pembangunan wilayah perbatasan di enam kabupaten dan kota, dengan perincian, Merauke sekitar Rp645 miliar, Boven Digoel Rp167 miliar, Pegunungan Bintang Rp298 miliar, Keerom Rp122 miliar, Supiori Rp75 miliar dan Kota Jayapura Rp107 miliar.

Demikian diterangkan Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Luar Negeri, Suzana Wanggai, di Merauke, April minggu kedua 2018.

Kepala Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai (baju putih kanan), bersama , Susana Senandi dan Betty Koirewa, ketiga Perempuan Papua yang ikut dengan berbagai kapasitas merayakan bersama HUT 42 Tahun PNG di Angkasa tahun 2017 lalu. (Eveerth Joumilena /Koran Harian Pagi Papua)

Dalam kegiatan yang juga dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo selaku sebagai Kepala BNPP, Suzana menerangkan, dengan dicanangkannya pembangunan perbatasan oleh Menkopolhukam, maka hal demikian menandai dilaksanakannya program pengelola batas wilayah dan pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu di seluruh Indonesia.

Sementara dipilihnya Provinsi Papua, secara khusus Kabupaten Merauke sebagai tuan rumah, lanjut dia, menunjukan tingginya kepedulian Presiden Jokowi terhadap wilayah perbatasan di seluruh Indonesia, lebih khusus bumi cenderawasih.

Bendera Papua New Guinea (Eveerth Joumilena/LintasPapua.com))
Sejumlah Pejabat Papua dan Pejabat Konsulat PNG di Kota Jayapura, saat foto bersama. Tampak Konsul Jenderal PNG, Col. Geoffrey Wiri (duduk kemeja berdasi). (Eveeerth/Koran Harian Pagi Papua)

“Saya lihat perhatian Presiden sangat tinggi sekali kepada Papua. Bahkan itu bukan hanya slogan, tetapi sudah diwujudkan dengan membangun pos lintas batas negara (PLBN) di Skouw, Kota Jayapura”.

Wilayah perbatasan Indonesia – Papua New Guinea (PNG) di Skouw, Kota Jayapura. (Eveerth Joumilena /Koran Harian Pagi Papua)

“Sementara melalui pencanangan ini ada anggaran yang dikucurkan untuk membangun semua wilayah perbatasan di Indonesia, juga Papua yang berbatasan langsung dengan negara lain, seperti Papua Nugini dan Republik Palao. Oleh karena itu, diharapkan seluruh anggaran ini nantinya bisa dipergunakan sebesar-besarnya untuk membangun wilayah perbatasan di masing-masing wilayahnya,” harap dia.

Pada kesempatan itu, Suzana menambahkan, Pemerintah Pusat dan Pemprov Papua berkeinginan kuat membenahi dan membangun wilayah perbatasan. Dimana pada tahun ini, telah diusulkan membangun PLBN, di Sota Kabupaten Merauke.

“Saat ini pelintas batas sekitar 20-25 orang setiap hari. Kita akan perbaiki meski tidak sebesar Skouw di Jayapura. Kita akan perbaiki fasilitasnya sehingga disamping fungsi pertahanan keamanan bisa menjadi tujuan orang melihat perbatasan di selatan Papua,” kata Menteri Basuki. (Foto Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Dengan begitu, diharapkan ada perputaran uang maupun peningkatan ekonomi setempat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

 

“Kendati PLBN di Sota Merauke tidak sebesar di Skouw Kota Jayapura, namun kita harap bisa segera diwujudkan tahun ini. Selanjutnya mendorong pembangunan PLBN di Waris Keerom, Boven Digoel, Pegunungan Bintang dan seterusnya,” pungkasnya. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)