Papua Barat Diminta Berfokus Tekan Kemiskinan

0
974

MANOKWARI (LINTAS PAPUA)  –  Pemerintah Provinsi Papua Barat diminta berfokus menekan angka kemiskinan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan.

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Harry Azhar Azis di Manokwari, Rabu, mengingatkan para kepala daerah di Papua Barat agar terus berkonsentrasi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

Menurutnya, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam pengelolaan anggaran, antara lain transparan, bertanggungjawab dan mampu menciptakan kemakmuran masyarakat.

“Apapun yang akan dilakukan pemerintah harus bisa diakses oleh masyarakat dan sekecil apapun anggaran yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan serta dapat memberi manfaat bagi kemakmuran masyarakatnya,” kata Harry.

Ia juga menekankan kepada Kepala Perwakilan BPKRI di Papua Barat agar mengarahkan pemeriksaan rutin sebagai upaya mewujudkan kemakmuran masyarakat.

“Indikator kemakmuran sebuah daerah terukur dari jumlah angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Papua Barat masih diatas 20 persen,” katanya.

Menurutnya, pemeriksaan rutin yang dilakukan BPK di daerah harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

“Opini WTP itu gampang, sepanjang tidak ada penyimpangan dengan melaksanakan anggaran sesuai alokasi yang sudah ditetapkan pasti akan memperoleh WTP. Sekarang pemeriksaan harus diarakan pada upaya untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat,” ujarnya.

Harry juga berharap, pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah harus mengarah pada upaya untuk menekan jumlah pengangguran. Lapangan pekerjaan harus bertambah agar ekonomi masyarakat Papua Barat terus tumbuh.

Selain memacu kemakmuran, lanjutnya, pemeriksaan Perwakikan BPK Papua Barat harus diarahkan pada upaya untuk menekan ketimpangan pendapatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta indeks pembangunan manusia (IPM).

“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dikaji, seberapa besar dampaknya untuk kemakmuran masyarakat. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus melahirkan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi, tekan gini ratio dan peningkatan IPM,” katanya. (LKBN ANTARA /HPP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here