Dampak Konflik Sosial, Perekaman e – KTP di Papua Masih Dibawah 50 Persen

0
391
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk. (Erwin HPP) )
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk. (Erwin HPP) )

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk menyebut konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah baru-baru ini, menjadi kendala tersendiri dalam melakukan perekaman e-KTP.

Padahal sampai dengan saat ini, perekaman e-KTP masih dibawah 50 persen serta wajib mencapai diatas 70 persen sampai dengan Juni mendatang.

Oleh karenanya untuk mendorong perekaman agar maksimal, pihaknya bersama Dirjen Kependudukan Kemendagri telah turun ke Kabupaten Merauke guna melihat langsung proses perekaman e-KTP disana.

Pihaknya pun sudah memerintahkan tim untuk turun ke Kabupaten Paniai, Deiyai, Dogiyai dan Intan. Hal demikian, bertujuan memaksimalkan perekaman e-KTP di sejumlah daerah tersebut, yang sampai saat ini dilaporkan masih di bawah 10 persen.

“Makanya, kami terus membangun komunikasi dengan teman-teman di daerah untuk tingkatkan perekeman e-KTP. Saya juga sudah minta kepada staf kami agar lebih pro aktif untuk bisa turun ke masyarakat,” terang dia.

Sebelumnya, Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua diimbau membuka perekaman e-KTP saat hari libur, baik Sabtu dan Minggu. Hal tersebut bertujuan memaksimalkan perekaman KTP elektronik, sebelum Pilkada Gubernur 2018 bergulir.

“Perekaman KTP di Papua saat ini masih minim dan baru mencapai 28,89 persen. Makanya saya minta program perekaman KTP elektronik ini, wajib buka di hari libur”.

“Apalagi pada saat itu ada banyak masyarakat yang tak kerja sehingga pelayanan perekaman dipastikan bakal lebih maksimal,” terang Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI, Zudah Arif Fakruloh, di Jayapura, beberapa waktu lalu.

Dia juga minta agar instansi kependudukan dan pencatatan sipil, aktif menurunkan petugas ke lapangan untuk melakukan perekaman. “Sebab menurut pengalaman di lapangan, keengganan masyarakat mengurus KTP elektronik menjadi salah satu faktor penyebab minimnya angka perekaman saat ini”.

“Makanya saya harap dalam tiga bulan terakhir ini, petugas perekaman wajib berada di lapangan melakukan jemput bola. Supaya target capaian 100 persen bisa terwujud,” harap dia. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)