BEM Uncen dan Akartapura Desak Dirjen EBTKE Diusut Tuntas

0
589
Hasyemi Faqihudin, selaku  Koordinator DKI Jakarta Perhimpunan Mahasiswa Dan Pemuda AKARTAPURA (Aceh Jakarta Jayapura) bersanma komponen mahasiswa Papua di Jayapura. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merilis temuan dengan tercatat 142 proyek energi baru terbarukan (EBT) senilai Rp 1,17 triliun yang bersumber dari APBN terjadi penyimpangan dan mangkraknya proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Teminabuan, Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat.

Sebelumnya, tertangkapnya 3 Staff Kementrian ESDM EBTKE yang saat ini kejaksaan tinggi Papua menahan tiga pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait kasus korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebesar Rp 12 Miliar. Selasa (7/3/2018) lalu.

Ketiga tersangka yaitu EMT, AS dan ET kini ditahan di LP Abepura, Kota Jayapura. Dalam hal ini Modus yang dilakukan ketiga tersangka ialah mencairkan seluruh dana yang dialokasikan untuk pembangunan PLTMH yang dananya dialokasikan Kementerian ESDM tahun 2013. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp11,1 miliar karena pembangunan PLTMH tidak dilaksanakan sesuai rencana.

Selain itu, Pada kurun waktu 2011 hingga 2017. Menurut data BPK, ada 708 proyek pembangkit listrik EBT pada 2011-2017 dengan nilai total Rp 3,155 triliun. Tapi hanya 566 proyek dengan nilai Rp 1,98 triliun yang telah diserahterimakan kepada pemerintah dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Menyikapi hal tersebut.  Ketua Umum BEM Universitas Cenderawasih, Paskalis Boma mengatakan, bahwa terkait proyek tersebut, KPK harus segera menyelidiki dugaan yang terjadi pada Direktur Jendral EBTKE Kementrian ESDM RI.

“Kami mendesak, agar KPK segera bertindak terkait kasus korupsi yang terdapat di dirjen EBTKE yang mengorbankan rakyat papua, sebab seharusnya saat ini papua harus dipriorotaskan agar semakin maju”. Ujar paskalis dalam keterangan tertulisnya. Selasa (17/4/2018) tadi.

Terpisah, Hasyemi Faqihudin, selaku  Koordinator DKI Jakarta Perhimpunan Mahasiswa Dan Pemuda AKARTAPURA (Aceh Jakarta Jayapura) mengatakan, Dalam kerugian negara akibat mafia di Direktur Jendral EBTKE Kementrian ESDM RI ini menjadi perusaknya misi nawa cita yang di impikan Presiden Joko Widodo.

“Proyek EBT sudah saatnya di tindak lanjuti KPK dengan Kejaksaan, Sebab hal ini akan mengungkapkan bahwa di dalam tubuh EBTKE masih tumbuh sumburnya para mafia yang merusak nawacitanya Presiden Jokowi”. katanya.

Ia menambahkan, dengan potensi kerugian negara triliunan. Ia meminta kepada presiden, KPK, Hingga kejaksaan agar segera menindak tegas rida mulyana selalu Dirjen EBTKE.

“Sebetulnya bukan hanya saja di Papua, di daerah lain pun proyek PLTMH belum direalisasikan, bahkan kan proyek ini juga banyak kerja sama dengan para anggota DPR. Jangan sampe ada cacat di APBN ini dengan main mata, saya mendesak agar Rida Mulyana segera diproses”. Tutup Hasyemi. (Han)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here