Wakil Wali Kota Rustan Saru Harap Pelaku Program Prospek Berkoordinasi

136
Selalu Bersama Berjalan Bekerja Untuk Masyarakat KPort Numbay. Tampak Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM, didampingi Wakil Wali Kota, Ir. H. Rustan Saru, MM., saat memimpin rapat evaluasi, dalam sebuah kegiatan berbeda. (Fransisca /LintasPapua.com)
Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM., saat membawakan sambutannya. (Fransisca / LintasPapua.com)

 

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM.,  berharap kepada seluruh pelaku program prospek mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura selaku Satuan Kerja, Kepala Distrik, PJOK, Kepala Kampung/Kelurahan selaku pembina dan penanggung jawab program serta Kelompok Kerja sebagai pelaksana agar terus menjalin kerjasama dan selalu berkoordinasi dalam rangka pengawasan pengelolaan program dengan kerja keras untuk mewujudkan masyarakat Kota Jayapura yang mandiri dan sejahtera.

 

“Tugas yang kita kerjakan adalah tugas yang mulia yang dipercayakan oleh masyarakat, maka jangan kecewakan mereka. Lakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pelaku program yang lain agar penerima manfaat terlayani dengan baik, serta berpedomanlah pada aturan dan ketentuan yang berlaku,” pesannya kepada peserta Rakor dan sosialisasi Pergub Papua Nomor 27 Tahun 2017, di Aula PKK Kota Jayapura, Senin (16/4).

 

Rustan mengatakan tujuannya agar dana pendamping yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Papua dikelola dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan yang berlaku.

 

“Karena bantuan ini untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita di kampung-kampung,” paparnya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Jacobus Itaar menyampaikan program secara berkesinambungan yang disusun harus melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

 

“14 kampung dan 25 kelurahan yang ada di Kota Jayapura mendapat bantuan prospek masing-masing sekitar Rp.99 juta sehingga menjadi hal penting bagi kami di dinas untuk mengawasi baik pendamping dan penerima manfaat guna peningkatan kesejahteraan para penerima manfaat sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan,” jelasnya.

 

Menurutnya tahun ini mengalami penurunan anggaran dari tahun sebelumnya sekitar Rp.100 juta lebih.

 

Itaar mengingatkan kepada para penerima manfaat agar dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), karena bantuan itu bukan diperuntukkan bagi individu melainkan kelompok untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

 

Untuk itu ia berharap agar disetiap kampung dan kelurahan dibentuk Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)supaya dana yang diturunkan dapay melalui satu pintu dan terkontrol dengan baik. (Elsye Sanyi /Koran Harian Pagi Papua).