Gelar Paripurna, DPRD Kab. Jayapura Setujui 10 Raperda

Suasana Dalam Ruang Sidang DPRD Kabupaten Jayapura. (Irfan/HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura menggelar Paripurna IV Masa Sidang I Tahun 2018, dengan agenda penyampaian pendapat akhir, fraksi-fraksi terhadap 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang terdiri dari lima (5) Raperda hak inisiatif Dewan dan tujuh (7) Raperda dari Eksekutif.

Dalam sidang yang berlangsung Senin (16/4/2018) sore itu dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua (Waket) II DPRD Kabupaten Jayapura Korneles Yanuaring, turut hadir Wakil Ketua (Waket) I DPRD Kabupaten Jayapura Mozes Kallem, S.H, dan 16 orang Anggota DPRD Kabupaten Jayapura.

Rapat ini dihadiri oleh Bupati Jayapura,  Mathius Awoitauw, Sekda Kabupaten Jayapura,  Drs. Yerry F. Dien, M.Si, dan segenap Kepala OPD di lingkup Pemkab Jayapura.

Sidang ini membahas soal Raperda tentang izin lokasi, Raperda tentang perubahan atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang IMB, Raperda tentang pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang izin gangguan, Raperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Raperda tentang larangan praktek prostitusi dan Raperda tentang RPJMD Tahun 2017-2022 serta Raperda tentang pengelolaan air limbah domestik.

Suasana Persidangan. (Irfan/HPP)

Sedangkan Raperda inisiatif Dewan, yakni Raperda tentang penyelenggaraan pemerintahan distrik, Raperda tentang penyelenggaraan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, Raperda tentang penerapan sistem pajak online terhadap pajak daerah, Raperda tentang penataan dan pemberdayaan pasar tradisional dan pasar modern serta Raperda tentang pelayanan kesehatan daerah.

Adapun juru bicara dari fraksi, masing-masing yang menyampaikan pendapat akhirnya pada sidang paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi ini, yaitu Fredrik Kaway, S.H, dari Fraksi Golkar, Hj. Sumirah dari Fraksi NasDem, Oktovianus Samon dari Fraksi Gerindra, Soleman Manuri dari Fraksi PDI-Perjuangan dan Eymus Weya, S.T., dari Fraksi Gabungan (Kebangkitan, Amanat dan Keadilan).

Dalam masa persidangan I ini, kata Waket Korneles, pihaknya membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) Non APBD.

Dimana, dari pemerintah (Eksekutif) mengusulkan tujuh (7) Raperda Raperda tentang izin lokasi, Raperda tentang perubahan atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang IMB, Raperda tentang pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang izin gangguan, Raperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Raperda tentang larangan praktek prostitusi dan Raperda tentang RPJMD Tahun 2017-2022 serta Raperda tentang pengelolaan air limbah domestik, katanya.

Sedangkan DPRD (Legislatif) mengusulkan lima (5) Raperda, Korneles menambahkan, Raperda tentang penyelenggaraan pemerintahan distrik, Raperda tentang penyelenggaraan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Raperda tentang penerapan sistem pajak online terhadap pajak daerah, Raperda tentang penataan dan pemberdayaan pasar tradisional dan pasar modern serta Raperda tentang pelayanan kesehatan daerah.

Jadi, jumlah semua Raperda ada 12 Raperda Non APBD. Tapi, hanya ada dua Raperda saja yang ditunda (pending) penetapannya. Nanti setelah mendapat penyempurnaan (perbaikan) maka akan diagendakan kembali dalam masa persidagan berikutnya, kata dia.

Dua Raperda yang ditunda penetapannya itu masing-masing satu usulan dari Eksekutif dan satu usulan inisiatif DPRD, yakni Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Raperda tentang Pelayanan Kesehatan Daerah. ((Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...