Presiden Jokowi Diminta Bantu Tagih PAP Freeport

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Kunjungan Presiden RI, Ir Joko Widodo ke Provinsi Papua, baik di Jayapura, Timika dan Asmat, harus dimanfaatkan oleh Pemprov Papua untuk meminta Presiden Jokowi mendesak PT Freeport Indonesia membayar Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp 5,3 triliun.

Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyao meminta Pemprov Papua untuk melaporkan kepada Presiden Jokowi soal keengganan PT Freeport Indonesia membayar tunggakan dan denda Pajak Air Permukaan (PAP) pasca gugatan mereka ditolak oleh Pengadilan Pajak di Jakarta.

“Saya pikir ini momentum yang tepat untuk dilaporkan kepada Presiden Jokowi jika Freeport belum membayar PAP kepada Pemprov Papua,” tegas Mathea, Rabu (11/4).

Hal itu, kata Mathea, sangat penting dilaporkan kepada Presiden Jokowi agar Freeport segera membayar PAP tersebut kepada Pemprov Papua.

“Sudah 1 tahun lebih, Freeport belum membayar Pajak Air Permukaan kepada Pemprov Papua. Ini mestinya ditagih, kalau kita tunggu, bisa ada indikasi orang bermain disitu,” tegas Mathea, Rabu (11/4).

Untuk itu, ia meminta Pemprov Papua untuk tidak memberikan peluang kepada PT Freeport Indonesia, tetapi harus terus mendesak kepada perusahaan tambang emas itu untuk segera  membayar karena sudah 1 tahun lebih pasca gugatan Freeport ditolak Pengadilan Pajak di Jakarta.

Bahkan, lanjut Mathea yang juga politisi PDI Perjuangan ini, jika dalam persidangan beberapa waktu lalu, PDI Perjuangan terus mendesak Pemprov Papua untuk menagih pembayaran PAP Freeport tersebut.

“Kami tahu karakter dari petinggi-petinggi di PT Freeport. Tidak bisa mereka memberikan 1 kali, tapi apa yang sudah ada di depan kita, harus kita ambil. Kalau kita biarkan, itu akan ditinggal dan orang lain akan memanfaatkan itu dan dia akan hilang,” pungkasnya.

Ditambahkan, saat ini Pemprov Papua membutuhkan anggaran yang besar untuk pembangunan  infrastruktur Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua, termasuk pembayaran gaji guru pasca pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.

“Nah, ini kita butuh dana besar. Saya harap Pemprov Papua jangan diam, tapi harus melaporkan kepada Presiden terkait Freeport yang belum membayar PAP tersebut, meskipun Presiden Jokowi datang hanya sebentar, tapi ini momentum yang paling penting sekali, untuk disampaikan bahwa keadaan Papua seperti ini dan Freeport harus didesak membayar PAP kepada Pemprov Papua,” imbuhnya. (bat/mas/HPP)

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...