MERAUKE (LINTAS PAPUA) – Calon gubernur dan wakil gubernur Papua nomor urut satu, Lukas Enembe dan Klemen Tinal (LUKMEN) melakukan kampanye di Bumi Animha, Rabu (11/4) kemarin. Dalam kunjungan ke kota yang dijuluki Kota Rusa ini, LUKMEN melakukan berbagai kegiatan diantaranya blusukan ke Pasar Wamanggu dan kampanye terbatas di Sekertariat pemenangan LUKMEN wilayah Merauke.

Dalam kampanye terbatas itu, isu pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) kembali diangkat oleh salah satu tokoh masyarakat Merauke yang juga merupakan wakil ketua tim pemenangan LUKMEN wilayah selatan, Herman Basik-Basik.  Bahkan Herman mempertanyakan komitmen Lukas Enembe dalam memberikan rekomendasi terkait rencana pemekaran Provinsi Papua Selatan.

“Salah satu harapan terbesar kami masyarakat di Papua selatan ini adalah bapak (Lukas Enembe) bisa mewujudkan harapan kami, agar Papua Selatan bisa menjadi provinsi,” kata Herman Anitu Basik Basik saat memberikan sambutan pada saat kampanye terbatas di Sekertariat Pemenangan LUKMEN wilayah selatan di Jalan Ahmad Yani, Rabu (11/4) kemarin.

Menanggapi hal itu, Lukas Enembe mengatakan, dirinya merupakan salah satu tokoh Papua yang cukup berpengaruh dalam memperjuangkan pemekaran di beberapa wilayah di Tanah Papua. Salah satunya adalah Kabupaten Jayawijaya.

Lukas juga mengatakan, alasan mendasar Provinsi Papua Selatan  belum terwujud adalah moratorium yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait dengan pemekaran itu. Sehingga, lanjut Lukas, sudah jelas bahwa ketika  presiden memoratorium pemekaran daerah, maka sudah otomatis tidak ada yang bisa menentang ketentuan itu.  Apalagi kata dia, untuk pemekaran wilayah baru khususnya provinsi dan kabupaten  merupakan kewenangan presiden.

“Bagaimana saya tidak bisa mekarkan keinginan masyarakat untuk Provinsi Papua Selatan, saya ini tokoh pemekaran,” kata Lukas Enembe di hadapan para pendukungnya.

Lanjut Lukas, rencana pemekaran itu akan diwujudkan asalkan  daerah harus memenuhi semua persyaratan yang paling mendasar. Misalkan untuk provinsi harus memiliki kota madya, baru setelah itu bisa diusulkan untuk pemekaran menjadi provinsi. Diakuinya, selama ini pemerintah pusat sengaja memoratorium pemekaran daerah baru karena  masih terkendala terbatasnya anggaran.

“Maka mau tidak mau kita ikuti prosedurnya.  Yang penting kita sudah minta pemekaran. Bicara soal pemekaran wilayah, tidak ditangan siapa-siapa, itu ditangan daerah. Daerah punya kemauannya kuat kita teruskan. Selama ini Jakarta yang punya hak untuk memutuskan, kalau desa, distrik  itu tugas kita (daerah),” tandasnya.(Tim Humas)