Pemkab Yahukimo Minta Tambahan Biaya Perekaman E-KTP

0
294
Ilustrasi KTP Elektronik (istimewa)
Ilustrasi KTP Elektronik (istimewa)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Pemerintah Pusat diminta untuk meningkatkan biaya perekaman e-KTP, yang sampai saat ini hanya berjumah sekitar Rp500 juta dari Dana Alokasi Umum (DAK).

Menurut Bupati Yahukimo Abock Busup, nilai itu sangat kecil mengingat perekaman e-KTP mesti dilakukan pada 517 kampung dan 51 distrik.

“Itu makanya perekaman e-KTP di Yahukimo sampai saat ini masih kurang maksimal. Dimana dari jumlah 405.000 penduduk yang ada, hanya sekitar 10 ribu saja yang memiliki e-KTP. Mestinya alokasi dana dari pusat tak hanya Rp500 juta sebab ini juga kan program Jakarta bukan kami di Yahukimo,” terang dia di Jayapura, Rabu (4/4/2018).

Diakuinya, saat ini perekaman e-KTP di seluruh Provinsi Papua belum sampai pada nilai persentase yang diharapkan. Penyebabnya tak lain ada pada penganggaran. Sebab selain pemerintah pusat hanya memberikan anggaran yang kecil, perekaman e-KTP tidak diperbolehkan menggunakan anggaran APBD.

“Itu sebabnya kami katakan kalau Jakarta kasih uang besar, kita juga pasti bisa memaksimalkan program itu. Tapi kalau anggarannya tidak cukup, ya kita upayakan yang terbaik. Sebab beban yang saya mau laksanakan itu lima ratusan kampung. Dan butuh biaya besar untuk turun ke satu kampung untuk melakukan perekaman,” tuturnya.

 

Pada kesempatan itu, dia berharap pemerintah tak hanya memberi program tapi turut memberi solusi atas keterbatasan dan akses topografi yang sangat sulit di Yahukimo.

“Sebab Pemkab Yahukimo tidak saja fokus (urus) e-KTP. Karena masih ada kegiatan pembangunan lain yang mesti dijalankan,” terang dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menyebut jumlah perekaman e-KTP masih dibawah 50 persen. Dia berharap seluruh kabupaten di Papua mampu meningkatkan perekaman e-KTP paling tidak mencapai 70 persen di 2018 ini.

Sementara menyinggung mengenai ketersediaan jaringan internet yang minim baik di wilayah pedalaman pesisir maupun pegunungan, dia menyebut hal itu bukan merupakan kendala utama dalam perekaman e-KTP.

Sebab saat ini, ketiadaan jaringan internet dapat disiasati dengan melakukan perekaman secara offline. Selanjutnya, hasil perekaman offline ini akan dikirim kirim ke pusat setibanya di area yang memiliki jaringan internet. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)