Musrenbang Mamteng Wajib Sepakati Renja Berpihak Pada Rakyat

0
460
Pjs Bupati Kabupaten Mamteng Reky Ambrauw. (Erwin/HPP)
Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Mamberamo Tengah, Reky Douglas Ambrauw,SSos,MSi ketika membuka kegiatan Musrenbang Kabupaten Mamteng tahun 2018 di Aula Bappeda Mamteng, Senin (26/3/2018). (ISTIMEWA)

KOBAKMA (LINTAS PAPUA) – Musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng) 2018, diharapkan menyepakati rencana kerja (renja) yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Kendati demikian, penetapan rencana kerja itu wajib pula disesuaikan pada kemampuan keuangan daerah. Hal demikian ditegaskan oleh Pejabat Sementara (PJs) Bupati Mamberamo Tengah, Reky Douglas Ambrauw saat membuka kegiatan Musrenbang tersebut, di Aula Bappeda Mamteng, kemarin, sebagaimana rilis yang diterima harian ini.

Menurutnya, Musrenbang yang dilaksanakan kali ini adalah dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019, yang wajib dilaksanakan setiap tahun untuk menyelaraskan dan mensikronisasi program dan kegiatan dari berbagai sektor yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD.

“Kegiatan ini juga merupakan amanat dari undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional.  Dimana undang-undang  tersebut mengamanatkan 3 dokumen perencanaan pembangunan yang wajib daerah persiapkan sebagai acuan dan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,”ungkap dia.

Sementara dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD saat ini, diharapkan ada sinkronisasi program yang merupakan rencana kerja dari masing-masing OPD, dengan usulan program dari tingkat distrik dan kampung.

“Sehingga terjadi sinergi perencanaan antara top down maupun bottom up yang lebih mengarah kepada perencanaan partisipatif,”katanya.

Dia mengharapkan kepada masing-masing pimpinan OPD agar Renja yang menjadi materi Musrenbang saat ini diangkat dari masing-masing Renstra OPD yang tentunya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing OPD baik yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat maupun yang bersifat kedinasan, sehingga antara Renstra OPD dengan dokumen RKPD tidak terjadi pertentangan.

Sebab dokumen RKPD yang dihasilkan dalam Musrenbang, harus menjadi rencana kerja tahunan pemerintah daerah dan sekaligus merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) teknokratik. Juga sebagai transisi yang mengantarkan kepada RPJMN Kabupaten Mamteng setelah terpilihnya bupati definitif di Mamteng.

Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Mamteng, Piet Maniagasi menuturkan kegiatan Musrenbang ini sebagai forum koordinasi, integrasi dan sinergitas perencanaan pembangunan yang merupakan kelanjutan dari hasil musrenbang kampung dan distrik.

“Kita harapkan melalui Musrenbang ini kita mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD,”pungkasnya. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here